Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bersama Microsoft meresmikan program ElevAIte, sebuah inisiatif pelatihan kecerdasan buatan (AI) senilai Rp27,6 triliun.
Program ini bertujuan untuk membekali 1 juta talenta digital Indonesia dengan keterampilan AI, termasuk menyasar kalangan perempuan, demi mendukung transformasi digital nasional.
“Kami mengucapkan terima kasih atas komitmen investasi sebesar US$1,7 miliar atau sekitar Rp27,6 triliun, yang merupakan investasi terbesar dalam 29 tahun kehadiran Microsoft di Indonesia,” ujar Menkomdigi Meutya Hafid saat peluncuran di kantor Komdigi, Senin (2/12).
Fokus pada Pendidikan AI yang Inklusif
Meutya menekankan pentingnya pendidikan AI yang inklusif dan menyeluruh. Ia berharap pelatihan AI ini dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat.
“Yang dilatih harus beragam, termasuk banyak perempuan, agar semua bisa memahami bagaimana AI bekerja dan memastikan transformasi digital yang aman dan terpercaya,” katanya.
ElevAIte dirancang untuk memanfaatkan potensi teknologi AI guna meningkatkan efisiensi layanan publik, mengawasi ruang digital, serta menciptakan peluang kerja baru. Program ini akan melibatkan mitra dari sektor pemerintahan, industri, institusi pendidikan, dan komunitas.
Target 1 Juta Talenta Digital
Presiden Direktur Microsoft Indonesia, Dharma Simorangkir, mengatakan bahwa membekali talenta Indonesia dengan keterampilan AI menjadi kunci untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
“Dengan sekitar 70 persen penduduk Indonesia berada di usia produktif, adopsi AI secara bertanggung jawab dapat mendorong inovasi, produktivitas, dan kreativitas,” jelas Dharma.
Program ElevAIte menargetkan peningkatan keterampilan di bidang AI untuk mendorong pertumbuhan ekonomi digital dan mempercepat inovasi yang bertanggung jawab.
Komparasi dengan Investasi Apple
Investasi Microsoft ini jauh lebih besar dibandingkan tawaran raksasa teknologi lainnya, seperti Apple, yang sebelumnya hanya mengusulkan investasi senilai US$100 juta (Rp1,58 triliun).
Proposal investasi Apple ditolak oleh pemerintah karena dianggap belum memenuhi asas keadilan.