Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal menilai permintaan anggaran senilai Rp20 triliun oleh Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai tak masuk akal.
Pasalnya anggaran sebesar itu dinilai tidak sesuai dengan sebuah kementerian yang baru dibentuk. Bahkan program Kementerian HAM masih belum jelas arahnya.
“Pernyataan Menteri HAM Natalius Pigai untuk naikkan anggaran dari Rp60 Miliar menjadi Rp20 triliun adalah hal yang tidak masuk akal, dan tidak akan mungkin dikabulkan Presiden Prabowo, Menteri Keuangan dan DPR,” tegas Dino dalam keterangan yang diterima Inilah.com, Rabu (23/10/2024).
“Karena akan menghamburkan uang negara untuk program-program yang tidak jelas dan akan berbuntut korupsi,” sambungnya.
Mantan Juru Bicara Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini menyarankan kepada Natalius untuk tetap memengang teguh kredibilitas kementeriannya, daripada membuat kebijakan yang berisiko tinggi.
“Menteri jangan menyulitkan Presiden dan harus jaga kredibilitas Kementeriannya. Koordinasi dulu dengan Menko-nya, Setneg dan kantor Presiden sebelum membuat pernyataan kebijakan yang berisiko tinggi. Ingat, Anda sekarang pejabat Pemerintah, bukan aktivis lagi. Credibility is everything,” tandasnya.
Sebelumnya, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyoroti anggaran Kementerian HAM yang hanya mendapatkan jatah Rp64 miliar.
Anggaran ini terbilang kecil bila dibandingkan dengan Kementerian Hukum yang mendapatkan pagu anggaran Rp7,2 triliun, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dengan pagu anggaran Rp13,3 triliun.
Natalius Pigai pun meminta tim transisi segera melakukan perombakan demi tercapainya visi misi Presiden Prabowo Subianto.
“Kenapa Presiden mau bikin Kementerian HAM, berarti ada sesuatu besar yang mau dibikin, maka tim transisi rombak itu anggaran. Rombak itu dari Rp20 triliun cuma Rp64 miliar, enggak bisa, tidak tersampaikan kinerja visi misi Presiden RI Prabowo Subianto,” ujar Pigai di Gedung Kemenkumham, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (21/10/2024).
Ia mengaku sudah berkomunikasi dengan Ketua Bappenas dan Menteri Keuangan terkait anggaran Kementerian HAM ini.
“Saya sudah bicara langsung dengan Ketua Bappenas dan saya sudah bicara Menteri Keuangan, kami akan membangun pembangunan HAM, baik fisik dan non fisik,” tandasnya.