Polisiti Gerindra Fadli Zon meminta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan berani membuka big data membuka big data soal penundaan pemilu.
Lewat akun Twitter pribadinya, @fadlizon mengeklaim big data soal penundaan pemilu harus dipertanggung jawabkan ke publik.
“Kenapa data big datanya tak bisa dibuka ke publik? Harus ada pertanggungjawaban kpd masyarakat atas klaim 110 juta itu,” tulis Fadli Zon, Selasa (15/3/2022).
Fadlin Zon pun memperingatkan agar tidak menggunakan segala cara yang bertentangan dengan undang-undang negara.”Jgn halalkan segala cara utk melawan konstitusi,” tambah Fadli Zon.
Sebelumnya Juru Bicara Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Jodi Mahardi, menyatakan tak bisa membuka soal klaim big data yang berisi percakapan 110 juta orang di media sosial mendukung penundaan Pemilu 2024.
“Itu data-data dari berbagai sumber yang terangkum dalam big data yang dikelola secara internal,” ujar Jodi saat dihubungi, Selasa (15/3/2022).
Dalam sebuah wawancara di media sosial YouTube, Luhut mengklaim memiliki data bahwa wacana penundaan pemilu didukung oleh 110 juta warganet. Klaim yang sama pernah disuarakan oleh Ketua Umum Partai Keadilan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar. Muhaimin menyatakan dari 100 juta akun di media sosial, sebanyak 60 persen mendukung penundaan pemilu dan 40 persen menolak.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)