Rabu, 6 November 2024 – 16:47 WIB
Eks Menkominfo sekaligus Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi saat rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024). (Foto: tangkapan layar/TV Parlemen)
Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi meminta tambahan anggaran sebesar Rp2,1 triliun, saat rapat dengan Komisi VI DPR agar dapat menjalankan 11 program prioritas atau program teknis yang ia miliki.
Rincian dari tambahan anggaran ini yakni untuk program teknis 2025 sebesar Rp1.758.886.375.000 dan untuk program setjen 2025 sebesar Rp440.500.000.000, sehingga total usulan tambahan anggaran Rp2.199.386.375.000.
“Program teknis kementerian koperasi pada 2025 di antaranya adalah penyediaan bahan pokok dan makanan untuk MBG oleh koperasi. Kedua, penyaluran pupuk oleh koperasi, ketiga penyaluran beras yang bekerja sama dengan Bulog,” ucap Budi Arie di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).
Advertisement
“Keempat revitalisasi Koperasi Unit Desa (KUD) agar lebih memiliki daya saing, kelima penguatan produksi tekstil oleh koperasi, keenam supply bahan baku perumahan rakyat, ketujuh pengelolaan sumur minyak rakyat,” ujar dia.
Berikutnya yakni program peningkatan konsistensi produksi minyak untuk rakyat sehingga upaya hilirisasi sawit dan alternatif minyak berkualitas baik. Program kesembilan produksi energi biomassa.
Lalu ada pula program penyediaan supply susu nasional untuk mendukung program BMG, pengembangan koperasi ojek online, serta pembebasan Kredit Usaha Tani (KUT).
Anggota Komisi VI DPR Mufti Anam mengaku terkejut saat Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi meminta tambahan anggaran Rp2,1 triliun untuk program teknis dan program setjen 2025.
“Jujur saya agak sedikit kaget dari anggaran dulu kementerian koperasi UMKM digabung, itu anggarannya Rp686 miliar saja. Tapi memang waktu itu begitu saja lima tahun kita melempem kayak kerupuk,” tutur Mufti di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).
Ia berharap Budi Arie tidak main-main dengan anggaran Rp2,1 triliun, bila nantinya disetujui oleh DPR. Namun dirinya juga sempat meminta indikator kinerja utama atau KPI atas permintaan tambahan anggaran ini.
“Tadi pagi kami coba baca renstra 2020-2024 kemenkop UMKM di situ ada satu uraian menarik, ternyata Selandia Baru, Korea Selatan yang mereka bahkan negara kapitalis tapi ternyata koperasinya mampu menyumbang 20 persen terhadap PDB-nya. Kita Indonesia yang bahkan punya menteri koperasi sejak zaman merdeka, tetapi hanya mampu berkontribusi terhadap PDB 6 persen,” tegasnya.