Tuntut kenaikan upah 13 persen, Partai Buruh dan KSPI siap menggelar demo besar-besaran di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Jumat (4/11/2022). Selain itu, buruh menolak adanya PHK dengan dalih resesi ekonomi global.
Dalam keterangan pers kepada Inilah.com, Jakarta, Rabu (2/11/2022), Presiden Partai Buruh yang juga Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal menegaskan 3 agenda buruh. Yakni, kenaikan UMP 2023 sebesar 13 persen, tolak PHK dan tolak Omnibus Law.
Said mengatakan, berdasarkan fakta-fakta Partai Buruh dan KSPI, tidak ada PHK terhadap 45 ribu pegawai garmen dan tekstil, sebagaimana disampaikan kalangan pengusaha. Tidak benar juga ada PHK di industri otomotif. “Itu bohong, hoaks. Karena. sebanyak 70 persen perusahaan otomotif adalah anggota FSPMI. Dan kami telah cek, tidak ada PHK,” tegasnya.
Saat ini, lanjutnya, nasib buruh benar-benar apes. Bak pepatah sudah jatuh tertimpa tangga pula. Hampir tiga tahun tak ada kenaikan upah, harus dihadapkan lagi dengan kenaikan harga barang sebagai dampak kenaikan harga BBM sebesar 30 persen.
Buruh kelimpungan untuk memenuhi kebutuhan pokok yakni makanan minuman. Belum lagi ongkos transportasi serta biaya sewa rumah yang semakin mahal. Sehingga, tuntutan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023 sebesar 13 persen, cukup realistis.
“Inflansi Januari-Desember diperkirakan 6,5 persen. Ditambah pertumbuhan ekonomi, prediksi Litbang Partai Buruh sebesar 4,9 persen. Jika dijumlahkan, nilainya 11,4 persen. Kami tambahkan faktor alfa untuk daya beli 1,6 persen. Ketemulah angka 13 persen,” ungkapnya.
Selain menggeruduk kantor Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, kata Said, puluhan ribu buruh melakukan aksi penolakan keras di sejumlah daerah industri. Misalnya Serang (Banten), Bandung (Jawa Barat), Semarang (Jawa Tengah), Batam (Kepulauan Riau), Medan (Sumatera Utara) dan sejumlah kota industri lainnya.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)