Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan inisiatif strategis pemerintah Indonesia dengan alokasi anggaran awal Rp71 triliun untuk tahun 2025. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama peserta didik dari tingkat PAUD hingga SMA, serta kelompok rentan seperti ibu hamil dan anak balita. Dengan skala yang masif dan target ambisius, MBG memiliki potensi untuk membawa dampak signifikan, namun juga menghadirkan berbagai risiko. Kajian juknis, risiko pelaksanaan, risiko fiskal, serta mitigasi risiko yang cermat menjadi penting untuk memastikan keberhasilan program ini tanpa mengganggu stabilitas fiskal nasional.
Meneliti Juknis dari Badan Gizi Nasional
Petunjuk teknis (juknis) merupakan panduan utama dalam pelaksanaan MBG, mencakup penentuan kelompok sasaran, standar pelayanan, hingga mekanisme pengelolaan. Berdasarkan juknis, program ini menyasar peserta didik seperti siswa PAUD, SD, SMP, SMA, pesantren, hingga pendidikan khusus, serta non-peserta didik seperti ibu hamil dan balita. Setiap kelompok sasaran dijamin mendapatkan menu bergizi lengkap berbasis bahan lokal dengan alokasi anggaran Rp 15.000 per porsi. Model pengelolaan program terbagi menjadi lima kategori, yaitu swakelola Badan Gizi Nasional (BGN), kerjasama dengan institusi pemerintah, pihak ketiga, pengelolaan wilayah 3T, dan model hybrid.
Namun, ada beberapa kelemahan dalam juknis yang dapat memengaruhi implementasi. Alokasi Rp 15.000 per porsi makanan, misalnya, menghadapi tantangan besar, terutama di wilayah dengan indeks kemahalan tinggi. Selain itu, keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia dapat memengaruhi pelaksanaan program di daerah terpencil. Juknis juga belum sepenuhnya mencakup mitigasi risiko terkait pengawasan dan distribusi, khususnya untuk wilayah 3T yang sering mengalami kendala logistik. Dengan skala sebesar ini, juknis harus dirancang dengan lebih komprehensif agar dapat menjawab tantangan pelaksanaan secara holistik.
Risiko Pelaksanaan dari Juknis
Pelaksanaan program MBG menghadapi berbagai risiko operasional, tata kelola, dan sosial-ekonomi. Secara operasional, kompleksitas distribusi menjadi salah satu tantangan utama. Dengan target 5.000 satuan pelayanan di 38 provinsi, distribusi makanan bergizi memerlukan sistem logistik yang andal. Beban kerja pada satuan pelayanan juga menjadi perhatian, di mana setiap unit diproyeksikan melayani hingga 3.000 penerima manfaat dengan tim pekerja yang terbatas. Risiko kontaminasi makanan juga meningkat, terutama di wilayah terpencil yang tidak memiliki fasilitas pengolahan makanan yang memadai.
Dari segi tata kelola, koordinasi antar-pemangku kepentingan dalam lima model pengelolaan dapat menciptakan inkonsistensi. Misalnya, wilayah yang dikelola pihak ketiga berpotensi memiliki standar yang berbeda dibandingkan dengan wilayah swakelola. Pengelolaan anggaran sebesar Rp71 triliun juga berisiko menghadapi moral hazard, terutama di level operasional satuan pelayanan. Data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menunjukkan bahwa 36,67% anggaran proyek strategis nasional seringkali mengalami penyalahgunaan untuk kepentingan pribadi, menunjukkan perlunya pengawasan yang ketat.
Risiko sosial-ekonomi juga tidak dapat diabaikan. Di daerah perkotaan, program ini dapat berdampak negatif pada warung atau pedagang kecil di sekitar sekolah yang kehilangan pelanggan utama. Selain itu, preferensi makanan masyarakat dapat memengaruhi penerimaan program, terutama jika menu yang disediakan tidak sesuai dengan kebiasaan lokal. Stigma sosial terhadap penerima manfaat juga dapat menjadi penghambat, terutama jika program ini tidak dikomunikasikan dengan baik sebagai inisiatif nasional yang inklusif.
Studi kasus program makan bergizi di India dan Brazil menunjukkan bahwa kurangnya pengawasan dan adaptasi lokal menjadi faktor utama kegagalan. Oleh karena itu, risiko pelaksanaan ini memerlukan mitigasi yang cermat untuk memastikan program dapat berjalan secara efektif dan efisien.
Risiko Fiskal
Dari perspektif fiskal, MBG menghadirkan tantangan signifikan bagi anggaran negara. Alokasi Rp71 triliun setara dengan 2,1% dari total APBN 2024 yang diproyeksikan sekitar Rp3.325 triliun. Dengan besarnya beban anggaran, program ini dapat mengurangi ruang fiskal untuk sektor prioritas lain seperti infrastruktur dan kesehatan. Dalam jangka panjang, ketergantungan tinggi pada APBN tanpa diversifikasi sumber pendanaan berpotensi mengganggu keberlanjutan program.
Risiko inflasi juga menjadi perhatian. Permintaan agregat sebesar Rp71 triliun untuk bahan makanan dapat memicu kenaikan harga pangan, terutama jika suplai tidak mampu mengimbangi lonjakan permintaan. Hal ini dapat memaksa pemerintah untuk menaikkan alokasi anggaran, yang pada akhirnya meningkatkan risiko pelebaran defisit. Kebijakan penyesuaian anggaran melalui APBN Perubahan, sebagaimana diisyaratkan oleh Drajad, dapat memberikan fleksibilitas, tetapi juga menimbulkan risiko pengorbanan terhadap prioritas anggaran lain.
Tekanan fiskal ini memerlukan strategi mitigasi yang hati-hati agar MBG tidak hanya efektif, tetapi juga berkelanjutan dalam jangka panjang.
Mitigasi Risiko
Untuk mengatasi risiko-risiko di atas, diperlukan pendekatan mitigasi risiko yang komprehensif mencakup tata kelola, operasional, pendanaan, dan keberlanjutan. Dari sisi tata kelola, implementasi teknologi seperti blockchain dapat meningkatkan transparansi distribusi dan penggunaan anggaran. Sistem monitoring berbasis Internet of Things (IoT) juga dapat digunakan untuk melacak kualitas makanan dan distribusi secara real-time, terutama di wilayah terpencil. Pembentukan dewan pengawas independen dan tim audit dengan rotasi berkala akan membantu meminimalkan risiko moral hazard.
Efisiensi operasional dapat dicapai melalui zonasi harga berbasis indeks kemahalan daerah, sehingga alokasi anggaran Rp 15.000 per porsi lebih realistis di wilayah dengan biaya hidup tinggi. Automasi proses produksi makanan juga perlu diterapkan untuk mengurangi beban kerja manual dan meningkatkan konsistensi kualitas makanan. Untuk distribusi di wilayah terpencil, kerjasama dengan TNI/POLRI dapat menjadi solusi logistik yang efektif, sementara pembangunan cold storage di titik strategis akan memastikan makanan tetap segar selama proses distribusi.
Diversifikasi sumber pendanaan sangat penting untuk mengurangi tekanan pada APBN. Sektor swasta dapat dilibatkan melalui program CSR, sementara pemerintah daerah didorong untuk berkontribusi melalui APBD. Pembiayaan berbasis komunitas, seperti model Dana Desa, juga dapat menjadi alternatif untuk mendukung keberlanjutan program. Selain itu, penerapan earmarked tax, seperti cukai pada makanan tidak sehat, dapat menjadi sumber pendanaan khusus untuk program ini.
Keberlanjutan jangka panjang program dapat dicapai melalui integrasi edukasi gizi dalam kurikulum sekolah, sehingga masyarakat memahami pentingnya pola makan sehat. Urban farming juga dapat dikembangkan di sekitar satuan pelayanan untuk mendukung rantai pasok lokal, mengurangi ketergantungan pada bahan makanan dari luar daerah. Penggunaan wadah ramah lingkungan akan membantu mengurangi dampak lingkungan dari program ini.
Program Makan Bergizi Gratis memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia, tetapi menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan mitigasi risiko yang cermat. Dengan anggaran sebesar Rp71 triliun, program ini menawarkan peluang transformatif dalam bidang gizi, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi, namun juga dapat mengganggu stabilitas fiskal dan operasional jika tidak direncanakan dengan matang.
Melalui penerapan tata kelola yang transparan, efisiensi operasional, diversifikasi pendanaan, dan strategi keberlanjutan, program ini dapat berjalan dengan lebih efektif dan berdampak luas. Teknologi seperti blockchain dan IoT, zonasi harga, serta kolaborasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan mitigasi risiko. Selain itu, pendekatan berbasis komunitas dan edukasi gizi akan mendukung keberlanjutan program sekaligus mengurangi ketergantungan jangka panjang.
Dengan langkah-langkah mitigasi yang strategis, MBG dapat menjadi tonggak penting dalam mewujudkan generasi emas Indonesia 2045, tidak hanya mengentaskan masalah gizi, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi dan sosial bangsa. Keberhasilan program ini akan menjadi bukti nyata bahwa kebijakan publik berbasis data dan teknologi mampu membawa perubahan yang signifikan bagi masyarakat.