Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan bahwa pemerintah tengah mempersiapkan skema insentif untuk kendaraan listrik (EV) dan mobil hybrid. Usulan tersebut kini sedang dikoordinasikan dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenperko).
“Insentif untuk hybrid juga sudah kami usulkan, dan dalam waktu dekat akan dibahas. Ini akan dikoordinasikan oleh Kemenperko. Kami sudah siapkan, bukan hanya untuk EV tetapi juga untuk hybrid,” ujar Agus di sela-sela acara di ICE BSD, Jumat (22/11).
Meski demikian, Agus belum bisa memaparkan detail bentuk insentif yang akan diberikan. Pemerintah saat ini masih merumuskan berbagai opsi, termasuk kemungkinan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) Ditanggung Pemerintah (DTP) atau bentuk insentif lainnya.
“Seperti apa bentuknya, apakah itu PPnBM DTP atau lainnya, serta besarannya, masih akan dibahas lebih lanjut. Jadi, tolong bersabar dulu,” ujarnya.
Agus optimistis bahwa kebijakan ini dapat rampung tahun ini dan mulai diterapkan pada awal 2025.
“Saya yakin bisa segera rampung. Kami upayakan konsepnya siap tahun ini sehingga implementasinya bisa berjalan efektif pada awal tahun depan,” tambahnya.
Insentif untuk Hybrid Jadi Sorotan
Fokus pemerintah terhadap mobil hybrid belakangan menarik perhatian publik. Penjualan mobil hybrid yang terus meningkat sejauh ini belum mendapat perhatian yang sama seperti mobil listrik murni (Battery Electric Vehicle/BEV).
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebelumnya mengungkapkan alasan pemerintah lebih memprioritaskan insentif untuk BEV. Menurut Analis Kebijakan Ahli Madya di Badan Kebijakan Fiskal, Rustam Effendi, lonjakan ke BEV dilakukan karena kendaraan ini lebih ramah lingkungan dibandingkan hybrid.
“Awalnya transisi energi dilakukan secara bertahap, termasuk hybrid. Namun, pemerintah memutuskan untuk melompat langsung ke BEV, sesuai kebijakan presiden sebelumnya,” kata Rustam.
Padahal, mobil hybrid diklaim mampu mengurangi emisi gas buang hingga 50 persen dibandingkan kendaraan berbasis mesin pembakaran internal (ICE). Kendati demikian, pemerintah tetap memprioritaskan kendaraan listrik murni untuk mempercepat transisi energi yang lebih bersih.
Dengan pembahasan ini, harapan terhadap insentif untuk kendaraan hybrid dan listrik semakin tinggi. Langkah ini diharapkan mendorong adopsi kendaraan elektrifikasi di Indonesia sekaligus mendukung target penurunan emisi karbon.