Sejak Senin (21/10/2024), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha fintech peer to peer (P2P) Lending atau pinjaman online (pinjol) PT Investree Radika Jaya (Investree). Karena modal cekak serta pelanggaran sejumlah aturan.
Pencabutan izin Investree tertuang dalam Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-53/D.06/2024. Berikut sejumlah alasan dari keputusan ini.
“Pertama, Investree terbukti melanggar ekuitas minimum dan ketentuan lain yang diatur dalam POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI),” kata Plt Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi OJK, M Ismail Riyadi, Jakarta, dikutip Selasa (22/10/2024).
Kedua, OJK menilai kinerja Investree terus memburuk yang mengganggu operasional dan pelayanan kepada masyarakat. “Pencabutan izin usaha tersebut juga merupakan bagian dari upaya OJK untuk mewujudkan industri jasa keuangan yang sehat, khususnya penyelenggara LPBBTI yang berintegritas, memiliki tata kelola yang baik, dan menerapkan manajemen risiko yang memadai dalam rangka perlindungan nasabah/masyarakat,” paparnya.
Sebelum mencabut izinnya, kata Ismail, OJK telah meminta pengurus dan pemegang saham Investree memenuhi ekuitas minimum, mendapatkan strategic investor yang kredibel, dan upaya perbaikan kinerja serta pemenuhan terhadap ketentuan yang berlaku, termasuk juga melakukan komunikasi dengan ultimate beneficial owner (UBO) Pemegang Saham Investree untuk melakukan hal-hal dimaksud.
Pihak OJK telah mengambil tindakan tegas dengan memberikan sanksi administratif secara bertahap terhadap Investree. Mulai peringatan hingga pembatasan kegiatan usaha (PKU) sebelum dilakukan pencabutan izin usaha.
“Namun demikian, hingga batas waktu yang telah ditentukan, Pengurus dan Pemegang Saham tidak mampu memenuhi ketentuan dan menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga Investree dikenakan sanksi Pencabutan Izin Usaha sesuai ketentuan yang berlaku,” ungkap Ismail.
Atas keputusan ini, Investree diwajibkan untuk:
1. Menghentikan seluruh kegiatan usahanya sebagai LPBBTI, kecuali untuk melaksanakan hal-hal sesuai ketentuan perundang-undangan, seperti halnya kewajiban perpajakan.
2. Melarang Pemegang Saham, Pengurus, Pegawai, dan/atau pihak terelasi Investree untuk mengalihkan, menjaminkan, mengagunkan, menggunakan, mengaburkan pencatatan kekayaan, dan/atau melakukan tindakan lain yang dapat mengurangi atau menurunkan nilai aset/kekayaan Perusahaan, kecuali karena dan untuk hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban terhadap ketentuan perundang-undangan.
3. Menyelesaikan hak karyawan sesuai ketentuan di bidang ketenagakerjaan.
4. Menyelesaikan hak dan kewajiban kepada lender, borrower, dan/atau pihak-pihak lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.
5. Memberikan informasi secara jelas kepada lender, borrower, dan/atau pihak-pihak lainnya yang berkepentingan mengenai mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban.
6. Menyelenggarakan RUPS paling lambat 30 hari kalender sejak tanggal pencabutan izin usaha ini untuk pembentukan Tim Likuidasi dan pembubaran badan hukum Investree.
7. Menyediakan Pusat Informasi dan Pengaduan nasabah/masyarakat dan menunjuk penanggung jawab yang akan bertugas menangani pengaduan nasabah/masyarakat dimaksud.
8. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.