Masinton Usulkan Hak Angket, Gerindra: Pemahamannya Kalah dari Siswa SMA

Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra Habiburokhman menyatakan bahwa pengajuan hak angket terhadap Mahkamah Konstitusi (MK) oleh Anggota DPR RI Fraksi PDIP Masinton Pasaribu merupakan hal yang luar biasa keliru.

“Mungkin ini pertama kali di dunia ya, bukan hanya di Indonesia,” kata Habiburokhman kepada awak media di Grand Sahid Hotel, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Minggu (5/11/2023).

Habiburokhman menjelaskan hal tersebut mustahil terwujud dikarenakan hak angket tidak bisa diajukan ke lembaga yudikatif, salah satunya MK.

Ia heran atas tindakan Masinton dan bertanya-tanya apakah Masinton tidak berkonsultasi dulu dengan ahli hukum, seperti bacawapres Mahfud MD misalnya. “Soal hak angket, kalau pernah sekolah sampai SMA saja mengerti,” ucapnya menegaskan.

Ia menekankan bahwa permintaan Masinton merupakan satu hal yang sia-sia. Menurutnya, membahas soal isu ini sama saja membuang-buang waktu karena tingkat terwujudnya nihil.

“Cek saja kalau sepertinya ini menjadi satu-satunya pertama di dunia ada anggota seorang parlemen ya, anggota legislatif berupaya mengajukan hak angket ke lembaga yudikatif,” jelasnya.

Sebelumnya, Diberitakan sebelumnya, anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDIP Masinton Pasaribu mengajukan usulan hak angket terhadap Mahkamah Konstitusi (MK). Hal itu dikemukakan Masinton saat dirinya mengajukan interupsi di sela-sela rapat paripurna (rapur) dalam Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023-2024 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/10/2023).

“Kita harus menggunakan hak konstitusional yang dimiliki oleh lembaga DPR. Ibu ketua, saya Masinton Pasaribu anggota DPR RI dari daerah pemilihan DKI Jakarta, menggunakan hak konstitusi saya untuk mengajukan hak angket,” kata Masinton di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (31/10/2023).

Dia menilai keadaan konstitusi saat ini sedang diinjak-injak. Bahkan, Masinton mengatakan, telah terjadi tragedi konstitusi usai putusan MK tentang syarat batas usia capres cawapres pada 16 Oktober 2023 lalu.

“Tentu bagi kita semua, bapak ibu kita yang hadir di sini, sebagai roh dan jiwa bangsa kita, konstitusi harus tegak. Dia tidak boleh dipermainkan atas nama pragmatis politik sempit tersebut,” ujarnya.