Selama masih berkuasa, utang terus ditumpuk pemerintahan Jokowi. Hingga Agustus 2024, utang baru yang ditarik mencapai Rp347 triliun.
Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara memaparkan, realisasi utang baru sebesar Rp347 triliun itu, setara 53,6 persen dari target utang baru yang ditetapkan dalam APBN 2024.
Utang itu, diterangkan Suahasil, terdiri dari surat berharga negara (SBN) netto, sebesar
Rp310,4 triliun dan utang netto Rp37,2 triliun. Terjadi kenaikan utang berbentuk SBN yang cukup signifikan. “Kalau dibandingkan dengan tahun lalu, tahun lalu SBN per 31 Agustus adalah Rp 183 triliun,” kata Suahasil, dikutip di Jakarta, Selasa (24/4/2024).
Suahasil mengatakan, untuk menjamin pendanaan APBN maka utang dalam jumlah besar dibutuhkan. Di mana, SBN menjadi tempatnya dana asing dalam jumlah jumbo masuk ke Indonesia atau incoming inflow.
Sebelumnya Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati memaparkan, capital inflow di pasar SBN mengalami penguatan pasca pengumuman penurunan suku bunga acuan Amerika Serikat (The Fed) yang disebut Fed Fund Rate (FFR). Dari awal bulan hingga 19 September 2024, pasar SBN mencatat adanya uang masuk atau capital inflow sebesar Rp11,13 triliun.
Pada APBN 2024, kata dia, penarikan utang baru ditargetkan mencapai Rp648,1 triliun. Secara total berdasarkan data APBN 2024, posisi utang pemerintah menembus Rp8.444 triliun.
Angka ini meningkat Rp91 triliun dibanding bulan sebelumnya yakni Rp8.353 triliun. Rasio utang juga meningkat menjadi 39,13 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), atau hampir menyentuh 40 persen.
Tahun depan, di era pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto, pembiayaan utang ditargetkan sebesar Rp775,9 triliun. Angka ini meningkat dibanding target tahun ini yang mencapai Rp648,1 triliun.