Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan tanggapan terkait munculnya nama Harun Masiku, eks Caleg PDIP yang menjadi buronan, dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 005, RT 08, RW 02, Grogol Utara, Jakarta Selatan.
Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, mengungkapkan bahwa tim penyidik pernah menelusuri alamat yang tertera dalam DPT tersebut. Namun, hasilnya tidak menemukan keberadaan tersangka kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) DPR itu.
“Sudah pernah beberapa kali dicek penyidik KPK, namun nihil. Yang bersangkutan (Harun) tidak pernah terpantau di alamat tersebut,” ujar Tessa kepada wartawan, Kamis (28/11/2024).
Menurut Tessa, kemungkinan besar nama Harun Masiku masih tercantum dalam DPT akibat data administrasi kependudukan (adminduk) yang belum diperbarui.
“Kemungkinan jawabannya adminduk yang bersangkutan masih terdata di sana,” jelasnya.
Dalam dokumen DPT TPS 005, tertulis bahwa Harun Masiku berusia 53 tahun dengan alamat di Jalan Limo Kompleks Aneka Tambang IV RT 08/RW 02, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
Hingga saat ini, Harun Masiku tetap menjadi salah satu buronan yang paling dicari KPK, sementara keberadaannya masih menjadi teka-teki besar hingga lima tahun terakhir.
Sayembara Ara, Tamparan Bagi KPK?
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara), membuka sayembara yang mengejutkan publik, siapa pun yang berhasil menemukan buronan tersangka suap pergantian antar waktu (PAW), Harun Masiku, akan diganjar hadiah Rp8 miliar.
“Orang itu kok hebat sekali sih? Berapa tahun enggak ketemu, enggak ada jejaknya. Nah dengan sekarang kan isu ini terbuka lagi, hangat lagi. Tentu wartawan juga bisa cari bantuan, bisa dapat Rp8 miliar loh, kalau bisa nangkap,” ujar Ara kepada awak media di Tanjung Barat, Jakarta Selatan, Rabu (27/11/2024).
Ara memastikan, dana hadiah ini sepenuhnya berasal dari kantong pribadinya, bukan dari anggaran negara. Ia berkomitmen untuk mendukung penegakan hukum tanpa kompromi terhadap koruptor.
“Menurut saya, pasti ini melibatkan kasus besar, melibatkan orang besar. Kita partisipasi dong. Sebagai warga negara, saya diberkati sama Tuhan, saya ada rezeki. Kita pengin negara ini tidak kalah dengan koruptor. Orang tanah koruptor saja kita jadikan rumah buat rakyat. Jadi enggak boleh ada orang yang kebal hukum di negara ini,” tegas mantan politikus PDIP itu.