Nasib PDIP di Pilgub Jakarta di Tangan Prabowo, Hensat Ungkap Skemanya


Analis komunikasi politik sekaligus pendiri KedaiKOPI, Hendri Satrio (Hensat), memprediksi bahwa peluang kemenangan pasangan calon (paslon) PDI Perjuangan, Pramono Anung-Rano Karno (Si Doel), dalam Pilgub DKI Jakarta 2024 bergantung pada sikap Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, keberhasilan PDIP di ibu kota sangat bergantung pada apakah partai tersebut bergabung dengan koalisi pemerintah.

“Kalau Prabowo menginginkan PDI Perjuangan tidak menjadi oposisi, pasti Prabowo mengizinkan Pramono Anung-Rano menjadi pemenang,” ujar Hensat ketika dihubungi Inilah.com, Senin (2/12/2024).

Hensat menilai, jika PDIP memutuskan tetap berada di luar koalisi pemerintah, harapan pasangan Pram-Doel untuk menang dalam satu putaran hanya akan menjadi angan-angan. Meskipun sejumlah hasil quick count menunjukkan elektabilitas pasangan nomor urut 3 ini berada di atas 50 persen.

“Maka keputusannya akan seperti lembaga-lembaga survei. Tidak ada putaran kedua karena sudah 50 persen +1,” jelasnya.

Namun, Hensat menambahkan, jika PDIP menolak bergabung ke pemerintahan, Pilgub Jakarta kemungkinan besar akan berlangsung dua putaran. Hal ini membuka peluang bagi pasangan nomor urut 1, Ridwan Kamil dan Agus Harimurti Yudhoyono (RIDO), yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM).

“Kelihatannya sekarang tinggal ada dua hipotesis, kan. KIM mau sapu bersih Jawa dengan konsekuensi PDI Perjuangan menjadi oposisi murni, atau menyisakan Jakarta untuk melunakkan sikap PDIP,” ungkap Hensat.

Hensat juga menyoroti bahwa pemenang Pilgub tidak sepenuhnya ditentukan oleh rakyat, melainkan oleh penguasa melalui peran penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu.

“Saya bukannya menuduh KPU macam-macam, ya. Tapi dari berbagai kejadian, terlihat sekali KPU sangat menurut pada pemerintah. Bawaslu juga begitu,” tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, Calon gubernur (cagub) Pramono Anung segera mendeklarasikan diri sebagai pemenang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta sesaat setelah lembaga survei melempar hasil hitung cepat, yang menempatkan ia bersama Rano Karno menjadi kontestan dengan kepemilikan suara terbesar.

Charta Politika Indonesia menyebut bahwa pasangan ini mendapat suara sebanyak 50,15 persen, sementara indikator 49,87 persen disusul kemudian LSI Denny JA dengan 50,18 persen. Belum lagi dengan klaim dari Pramono yang mengaku telah mengetahui hasil real count KPUD Jakarta, dimana ia mendapatkan suara sebesar 50,07 persen atau 2.183.577.

“Hasil real count KPUD DKI Jakarta dan perhitungan formulir C hasil KWK saat ini, pagi ini, Kamis tanggal 28 November 2024 telah mencapai 100 persen TPS di seluruh daerah pemilihan Jakarta,” ungkap Pramono saat mendeklarasikan kemenangan di kediamannya kawasan Cipete Selatan, Jakarta Selatan, Kamis (28/11/2024).

Walau sejurus kemudian hal ini dibantah oleh KPUD Jakarta. Lembaga resmi yang mengurusi soal Pilkada ini menyatakan tak pernah mengeluarkan quick count apalagi real count. Sebaliknya, mereka menggunakan rekapitulasi manual berjenjang mulai tingkat kecamatan.

Merujuk Keputusan KPU DKI Jakarta Nomor 29 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2024, penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara dimulai pada 27 November hingga 16 Desember 2024.

Berdasarkan penjelasaan Ketua KPUD Jakarta Wahyu Dinata, data yang ada dipublikasikan di Sirekap merupakan foto formulir C. Tujuannya memudahkan akses informasi publik, bukan patokan perolehan suara. Sebab, bisa saja kemudian terjadi koreksi di tingkat kecamatan.

”Kami berpegang bahwa hasil resmi itu hanya yang dikeluarkan oleh KPU. Batas akhirnya paling lambat diputuskan tanggal 16 Desember 2024,” kata Wahyu dalam keterangan resminya.