Wacana pertemuan Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo Subianto disinyalir akan membahas juga perihal gabung koalisi. Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menyebut sebaiknya PDIP tetap berada di luar pemerintahan.
“Dan memang sebaiknya dalam negara demokrasi itu ada partai oposisi dalam rangka menjaga keseimbangan demokrasi,” kata Iwan kepada Inilah.com, Jakarta, Minggu (26/1/2025).
Namun, Iwan juga menekankan keputusan apakah PDIP akan bergabung ke pemerintahan Prabowo Subianto masih tergantung hasil dari pembicaraan para petinggi partai tersebut. “Nah, soal PDIP tetap di luar pemerintahan atau gabung pemerintahan saya kira tergantung hasil pertemuan itu,” tuturnya.
Dia menilai, kalaupun sudah pada tahap bicara kerja sama politik atau keputusan-keputusan politik lainnya, para partai yang tergabung di koalisi KIM semestinya dilibatkan untuk membahas itu.
“Soal dinamika pasti ada, dan itu wajar. Tapi kalau bicara soal kebaikan dan kemajuan bangsa dan negara ke depan, saya kira semuanya akan sepakat,” ujar Iwan.
Sebelumnya, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, merespons soal kabar rencana pertemuan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Dasco, Prabowo memiliki hak untuk bertemu dengan siapapun tanpa meminta persetujuan dari pihak manapun. Sebab, pertemuan itu kabarnya merupakan gerakan sendiri dari Gerindra, yang memancing penolakan dari beberapa ketua umum partai yang tergabung di KIM.
“Yang pertama Prabowo bebas bertemu dengan siapa saja, tanpa harus minta persetujuan yang lain,” kata Dasco saat dikonfirmasi Inilah.com, Jakarta, Minggu (26/1/2025).
Saat ditanya perihal apakah ada syarat khusus dari PDIP untuk masuk ke pemerintahan Prabowo, dia memastikan belum ada pembicaraan apapun. “Yang kedua belum ada pembicaraan mengarah ke koalisi, apalagi syarat-syarat tertentu,” ujarnya menambahkan.