Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul menilai sangat kasat mata bila Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin bersama faksi di partainya ingin menunggangi Pansus Haji untuk menyingkirkan faksi yang tidak satu komando dengan bekas cawapres Pilpres 2024 itu.
Menurutnya, keberadaan Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut menjadi ancaman serius bagi Cak Imin, dan kapan saja bisa berpotensi mengambil alih PKB.
“Saya lebih menganalisanya ini hanya pertarungan antar dua faksi PKB secara internal saja, menggunakan isu haji untuk melemahkan faksi yang lain. Menag (Gus Yaqut) itu kan menjadi ancaman serius yang bisa kapan saja mengambil alih PKB, apalagi Cak Imin dinilai kemarin oposisi, melawan yang menang kan gitu,” ujar Adib kepada Inilah.com saat dihubungi di Jakarta, dikutip Jumat (19/7/2024).
Ia memprediksi Pansus tidak akan efektif. Adib juga meyakin Cak Imin tidak akan mampu menyingkirkan unsur PBNU dari pemerintahan berikutnya, mengingat banyak tokoh PBNU yang masuk dalam barisan pendukung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.
“Kalau ingin menyingkirkan PBNU saya kira, gerakan politik yang ke arah sana bisa saja, tetapi saya kira akan berat. Hubungan PBNU dengan pemerintahan Prabowo-Gibran ini kan makin lengket saja,” tutur dia.
Sebelumnya, anggota Pansus Haji DPR dari Fraksi PKB Luluk Nur Hamidah menyatakan sikap setuju terkait digulirkannya wacana pembentukan kementerian haji. Terlebih, UU Kementerian Negara juga sudah mengalami revisi.
Alasannya, beban Kementerian Agama sudah terlalu banyak sehingga tidak bisa mengurusi pelaksanaan haji dengan baik. “Kalau memang ternyata problem ini juga karena ada masalah institution building-nya, kelembagaannya, ya kenapa tidak? Karena memang beban Kementerian Agama ini kan sudah too much, sudah banyak banget. Kemenag ini kan sudah kayak beberapa kementerian jadi satu,” tegas Luluk secara virtual dalam diskusi bertajuk ‘Pansus Haji Jawab Masalah Haji Selama Ini’, Selasa (16/7/2024).
Ia menambahkan, belum lagi isu-isu lainnya terkait dengan keagamaan, kerukunan hingga pernikahan. Oleh karena itu, dirinya menilai bila haji hanya diberikan kepada satu dirjen saja, maka tidak ideal. “Nah mestinya haji ini memang harus dikelola oleh satu badan entah itu menteri atau badan yang selevel dengan itu, yang memang tugasnya total untuk membangun ekosistem haji secara keseluruhan,” tutur dia.
Sikap PKB yang lantang ingin menggulirkan wacana pembentukan Kementerian Haji makin memperkuat dugaan bahwa pembentukan pansus sarat dengan kepentingan politik. Ada yang beranggapan ini bentuk balas dendam Cak Imin karena PBNU tak mau mendukungnya di Pilpres 2024. Ada juga anggapan, yang menyebut ini adalah cara PKB menyingkirkan PBNU dari pemerintahan.
Cak Imin vs Gus Yaqut
Rumor gesekan antara Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dengan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut sudah lama santer, utamanya pada gelaran Pilpres 2024. Yaqut disebut merepresentasikan posisi Pengurus Besar NU, yang kini dipimpin oleh kakaknya, Yahya Cholil Staquf. Sedangkan Cak imin, memiliki riwayat panjang perseteruan dengan keluarga Gusdur.
Pertentangan kerap dipertontonkan keduanya, lantaran berebut suara warga Nahdlatul Ulama (NU). Salah satu contohnya, Saat acara doa bersama Wahana Nagara Rahaja di Solo pada Jumat, 29 September 2023.
Gus Yaqut selaku kader PKB, menyampaikan pandangannya soal kriteria memilih pemimpin, menjelang Pemilu 2024. Ia mengajak supaya tak memilih pemimpin yang hanya pandai berbicara dan bermulut manis, serta yang memakai agama untuk kepentingan politik.
Pernyataan tersebut menuai polemik. PKB menilai ungkapan Yaqut Cholil menimbulkan spekulasi. Akibatnya, pihak partai akan memberikan sanksi kepada Yaqut Cholil atas pernyataannya. Yaqut Cholil mengaku tak ada yang salah dengan statementnya. Sementara di sisi lain, Cak Imin menganggap Yaqut Cholil sebagai buzzer.
Cendekiawan Nahdlatul Ulama (NU) Nadirsyah Hosen atau Gus Nadir mengungkapkan awal mula gesekan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Menurut Gus Nadir, persoalan itu timbul seiring sikap politik PBNU di bawah Ketua Umum Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya menjaga jarak dan mencabut hak-hak istimewa PKB selaku partai yang dilahirkan NU.
PKB yang sebelumnya memiliki hak khusus dari NU, kata Gus Nadir, tiba-tiba di masa kepemimpinan NU Gus Yahya dianggap sama seperti partai politik pada umumnya. Sejumlah Pengurus Cabang NU (PCNU) yang mengizinkan pengurus PKB menggelar acara di kantor mereka juga mendapatkan surat peringatan (SP). “Di situ mulai terjadi (keretakan),” kata Gus Nadir pada Januari lalu, dalam sebuah wawancara media tv nasional.
Selain itu, Gus Yahya dan adiknya, Yaqut juga sempat keberatan ketika Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengatakan bahwa pemilih PKB yang berjumlah jutaan orang tidak terdampak oleh omongan Gus Yahya.
Dalam pernyataan itu, Gus Yahya dianggap tidak memiliki pengaruh ke akar rumput dan tidak mengakar. “Dan ada masanya Cak Imin, ya kan ngomong kayak begitu antar kawan biasa, ‘Enggak ngefek lu lah’,” ujar Gus Nadir.
Selain itu, Cak Imin bercanda bahwa pihaknya “ber-PKB”, sedangkan persoalan NU terserah masing-masing. Namun, hal itu memunculkan reaksi lain ketika dipublikasikan, meskipun pernyataan tersebut dilontarkan untuk bercanda. “Tapi itu jadi timbul gesekan,” kata Gus Nadir.