Rabu, 30 Oktober 2024 – 16:47 WIB
Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid. (Foto: Inilah.com/Vonita)
Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid memberikan tanggapan terkait keinginan Presiden RI Prabowo Subianto menggunakan mobil Maung dari PT Pindad untuk para menteri. Menurutnya, langkah tersebut merupakan ide bagus lantaran membawa nilai lebih bagi produk buatan dalam negeri.
“Senang saja. Malah bagus sepanjang itu produksi dalam negeri dan membawa nilai tambah dalam negeri,” kata Nusron di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).
Ia pun menegaskan pihaknya telah berkomunikasi langsung dengan Direktur Utama PT Pindad terkait penggunaan mobil maung ini.
“Dan saya sudah komunikasi dengan Dirut Pindad memang kita akan pesan juga,” ucapnya.
Advertisement
Ketika disinggung mengenai detail pemesanan mobil dinas tersebut, Nusron mengatakan pejabat Kementerian ATR/BPN juga akan menggunakan mobil dinas serupa. Diakuinya, penggunaan tersebut diperuntukan hingga eselon I.
“Ini sudah komunikasikan mereka lagi produksi di pindadnya. Eselon I kita ada 9, tambah menteri sama wamen mungkin 11, tinggal nanti kan enggak mungkin kita beli yang anti peluru seperti yang dipakai presiden,” tuturnya.
Sebelumnya, Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP), AM Putranto menyebut mobil Maung buatan Pindad akan menjadi mobil dinas wajib bagi seluruh pejabat pemerintah, mulai dari menteri hingga eselon I.
Untuk itu, pihak Pindad akan menyediakan 5.000 unit dalam 100 hari kerja pertama.
“Oh ya mobil itu diwajibkan semuanya, kebetulan saya menangani di situ, saya di komisaris Pindad, namun sekarang sudah (tidak) saya harus mengundurkan diri (dari Pindad),” kata Putranto usai Rapat Kerja dengan Komisi XIII DPR RI, Rabu (30/10/2024).
“Tapi itu program 10 ribu ke depan, untuk yang 100 hari kerja 5.000 sekian, dan itu akan berlanjut,” sambungnya.
Ia menyebut mobil dinas Maung Pindad akan diprioritaskan terlebih dulu untuk pejabat tingkat pusat.
“Prioritas di sini (pusat) nanti kalau dibagi semua kan enggak kebagian, kalau 10 ribu artinya kan diprioritaskan,” ucap Putranto.