Managing Director Political Economy and Policy Studies, Anthony Budiawan menyayangkan operasi pasar yang menyediakan minyak goreng (migor) murah dari Pemprov DKI Jakarta, dilarang Kemendag.
Dia menilai nuansa politiknya terlalu kental. Upaya untuk mengganjal kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam menyalurkan minyak goreng murah kepada warganya.
“Kalau tidak suka Anies, jangan mengorbankan rakyat untuk dapat minyak goreng murah. Kalau mau lawan Anies, gelar harga minyak goreng yang lebih murah untuk rakyat,” papar Anthony dikutip dari akun Twitter pribadinya @AnthonyBudiawan, Sabtu (26/3/2022).
Analis ekonomi senior ini, merasa heran lantaran kebijakan Gubernur Anies menggelar operasi pasar minyak goreng murah untuk warga DKI Jakarta, dilarang. Seratus delapan puluh derajat dengan aksi sejumlah parpol yang menggelar aksi serupa.
“Pemerintah (seharusnya) bukan larang operasi pasar. Kenapa partai politik boleh operasi pasar. Politik kotor,” cuitnya.
Informasi saja, Pemprov DKI melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yakni PT Food Station Tjipinang Jaya menghentikan operasi pasar minyak goreng kemasan karena ada perintah dari Kementerian Perdagangan (Kemendag).
Disampaikan Direktur Utama Food Station Tjipinang Jaya membenarkan adanya perintah penghentian operasi pasar minyak goreng kemasan. Perintah itu keluar pasca pencabutan Harga eceran Tertinggi (HET) minyak goreng kemasan.
Padahal, kata dia, peminat operasi pasar minyak goreng yang biasanya digelar di kelurahan, cukup tinggi. Bisa jadi lantaran Bulan Ramadan semakin dekat, berdampak kepada tingginya permintaan minyak goreng. Saat ini, Food Station tetap menggelar operasi pasar tanpa minyak goreng.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)