Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) Nezar Patria menyatakan kekurangan sumber daya manusia (SDM) dan anggaran, menjadi tantangan utama terkait perbaikan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS).
“Saat ini PDNS memerlukan anggaran Rp542 miliar untuk tahun 2024 dan hanya tersedia sebesar Rp257 miliar. Sehingga operasional PDNS Oktober-Desember 2024 belum memiliki anggaran,” ujar Nezar saat rapat dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (23/9/2024).
Sementara itu untuk tahun 2025, lanjut dia, terdapat kebutuhan anggaran sebesar Rp486 miliar. sedangkan saat ini hanya tersedia sebesar Rp27 miliar atau sekitar 5,6 persen.
“Dengan beratnya tantangan dan tanggung jawab yang dihadapi pengelola PDN, maka seharusnya mendapat prioritas dukungan anggaran,” tegasnya.
Ia menilai, jika penganggaran infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dikembalikan kepada masing-masing kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah, maka akan terjadi potensi inefisiensi hingga triliunan setiap tahunnya.
“Serta dalam hemat kami akan dapat mengganggu implementasi program SPBE dan Satu Data Indonesia,” tuturnya.
Meski begitu, Nezar memastikan telah terjadi pemulihan layanan K/L daerah pengguna PDNS, dengan proses dekripsi 6.413 virtual machine (VM).
“Yang diperkirakan membutuhkan 209 hari berhasil dipercepat bersama BSSN sehingga selesai pada 13 Agustus,” ucap dia.
“Dan sebanyak 42 layanan publik prioritas telah pulih 100 persen pada 25 Agustus. Tercatat hingga 21 September, sebanyak 73 persen dari 2.120 layanan telah pulih atau 1.560 layanan telah pulih,” tandasnya.