Arena

Opsi Timnas Israel Berkandang di Bali Selama Piala Dunia U-20, Ini Kata PSSI

Wakil Ketua Umum (Waketum) PSSI Zainudin Amali merespons terkait pertimbangan agar Timnas Israel U-20 hanya bermukim dan bermain di Pulau Bali selama gelaran Piala Dunia U-20 2023.

Amali mengaku belum mengetahui apakah opsi tersebut ikut menjadi pembahasan oleh pihak kemananan yang notabene selaku pemberi izin.

Mungkin anda suka

“Saya engak tau, saya belum tau seperti apa rumusannya karena itu kan ada dari Polri dan Kemenlu,” ucap Amali selepas acara Serah Terima Jabatan Menpora di kantor Kemenpora, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (16/3/2023).

Pada kesempatan itu, Amali kembali memberikan penegasan bahwa urusan kemanan dan izin sepenuhnya ada di pemerintah, dalam hal ini kementerian terkait dan instansi keamanan. Sedangkan PSSI, menurut dia hanya berkutat pada persiapan Timnas Indonesia yang akan dipertandingkan.

“Semua itu sudah dikoordinasikan dengan pemerintah di bawah Kemenko Polhukam. Di sana sudah ada timnya yang dibentuk Menkopolhukam, kita berjalan sesuai dengan hukum. Itu seluruh kementerian yang terkait,” tutur Amali.

Sebelumnya, pro-kontra kedatangan Timnas Israel ke Indonesia mengemuka seiring lolosnya tim yang dibesut Ofir Haim ke putaran final Piala Dunia U-20.

Ketua Umum (Ketum) PSSI Erick Thohir (Etho) berulang kali ikut mengomentari isu tersebut.

Menurut Etho, persoalan tersebut berada bukan pada ranah PSSI. Mengingat, federasi hanya berkutat pada urusan Tim Nasional (Timnas) yang akan berlaga di ajang Piala Dunia U-20 2023.

“Kan kemarin sudah disampaikan beberapa sekali tupoksi daripada PSSI ini mempersiapkan Tim Nasional, betul? Kan ada tuh jobdesknya?” Kata Etho di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta Pusat, Senin (13/3/2023).

Lantas demikian, Etho menegaskan urusan politik termasuk penolak terhadap kedatangan Timnas Israel menjadi tanggungjawab pemerintah pusat. Dalam hal ini Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) yang dipimpin oleh Retno Marsudi.

“Mempersiapkan secara teknis daripada penyelenggaraan dan tentu domain daripada politik luar negeri Indonesia ada di Kemenlu. Itu sudah ada putusannya. Sudah ada rapatnya,” tegas Etho.

“Jadi kita harus bagi bagi tugas dan tentu kembali kita fokus yang ada dulu hari ini,” lanjut dia.

Beri Komentar (menggunakan Facebook)

Back to top button