Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan menyebut, kebijakan fiskal memang tidak terkait langsung dengan pertumbuhan ekonomi.
Namun demikian, target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan APBN 2025 sebesar 5,2 persen, bukan sebuah persoalan yang patut dikhawatirkan.
“Kebijakan fiskal tidak terkait langsung dengan pertumbuhan ekonomi. Belanja pemerintah hanya maksimal 8 persen terhadap PDB. Jadi, tidak signifikan,” ucap Anthony kepada inilah.com di Jakarta, Jumat (20/9/2024).
“Sedangkan pertumbuhan ekonomi sangat erat sekali, atau tergantung kepada investasi, dan perencanaan strategis sektor investasi. Dengan iklim usaha dan perencanaan yang baik, pertumbuhan ekonomi 5,2 persen tidak sulit dicapai,” lanjut Anthony.
Ia menyatakan, kebijakan fiskal dapat membantu memberi stimulus untuk meningkatkan pembangunan sektor ekonomi tertentu. Bergantung prioritas pembangunan ekonomi yang direncanakan.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CoRE), Mohammad Faisal pun berpandangan senada. Asalkan, pemerintahan baru yang dinahkodai Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menerapkan skema pendekatan ataupun kebijakan yang berbeda dengan era Jokowi.
“Pada 2022, memang sampai (pertumbuhan ekonomi) 5,3 persen. Pendorongnya adalah faktor eksternal.Di mana, harga komoditas melambung tinggi yang memengaruhi ekspor dan surplus perdagangan. Berujung kepada melambungnya ekonomi. jadi bukan karena kebijakan di internal,” kata Faisal.
Dia menyarankan, pemerintahan Prabowo-Gibran melakukan perubahan dari sisi approach dan sektor-sektor mana yang harus didorong.”Bukan hanya menentukan sektor mana yang menjadi unggulan tapi cara untuk menyebarkan, mendistribusikan perekonomian, kesejahteraan dan mendorong daya beli masyarakat harus menggunakan strategi yang tepat,” tutur Faisal.
Menurut Faisal, sektor-sektor utama seperti industri manufaktur dan pertanian harus menjadi sektor unggulan dan dikedepankan oleh pemerintahan baru. Karena bisa menjadi penyumbang terbesar dari GDP dan pertumbuhan ekonomi.
“Disamping itu juga penyedia lapangan kerja juga harus makin banyak, jadi dua sektor utama ini harus menjadi panglima,” tutur dia.
Sebagai informasi, APBN 2025 disahkan dalam sidang paripurna DPR pada Kamis (19/9/2024). Beberapa asumsi makroekonomi yang telah disepakati diantaranya, pertumbuhan ekonomi 5,2 persen, inflasi 2,5 persen, nilai tukar rupiah (kurs) Rp16.000/US$, suku bunga SBN 10 tahun sebesar 7,0 persen.
Sedangkan harga minyak Indonesia atau Indonesian Crude Oil Price (ICP) US$82/barel, lifting minyak 605 ribu barel per hari (bph), dan lifting gas 1,005 juta barel setara minyak per hari.
Tingkat kemiskinan ditargetkan turun di kisaran 7-8 persen dan tingkat kemiskinan ekstrem bisa 0 persen, tingkat pengangguran terbuka di kisaran 4,5-5 persen, dan tingkat ketimpangan atau gini ratio turun 0,379-0,382.