News

Organisasi Sayap PDIP Minta Luhut Segera Tanggapi ‘Teguran’ Hasto

Ketua Umum DPN Repdem Wanto Sugito mendesak Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan segera klarifikasi big data. Menindaklanjuti pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Selanjutnya, dia menyebut Menko Kemaritiman dan Investasi (Merinves) Luhut Binsar Pandjaitan (LBP), tidak punya kapasitas dan kapabilitas bicara politik. Apalagi mewacanakan gagasan yang melawan perjuangan reformasi. “Luhut sebagai pembantu presiden seharusnya fokus saja kepada tugas dan fungsinya. Kalau politik ranahnya Menkopulhukam atau Mendagri, bukan dia. Dan, masa jabatan presiden itu terbatas. Sesuai amendemen UUD 1945 yang diteken Ibu Megawati. Itu hasil perjuangan era reformasi,” tandas Wanto dalam .diskusi virtual bertauk Menguak Motif di Balik Perpanjangan Masa Jabatan Presdien, Jakarta, Rabu (16/3/2022).

Masih kata aktivis 98 ini,. Ketum PDIP Megawati konsisten menolak penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden. “Harus konsisten. Yang pasti PDIP tegak lurus, kita jangan bicara yang di luar konstitusi. Dua hari lalu, Sekjen PDIP, Mas Hasto kan sudah berikan pernyataan. Beliau meminta klarifikasisoal big data yang diklaim Luhut. Tentang 110 juta pendukung penundaan Pemilu 2024 di medsos,” tegas Wanto

Informasi saja, Relawan Perjuangan Demokrasi disingkat Repdem, merupakan organisasi sayap PDI Perjuangan yang beranggotakan anak muda, kata dia, siap mengawal garis partai. Dia bilang, pernyataan keras Hasto tentunya sudah dikomunikasikan dengan Ketum PDIP Megawati. “Kita tunggu saja klarifikasi dari Luhut. Kalau tidak ada tanggapan, tentunya partai kami akan melakukan sikap lanjutan,” paparnya.

Pada Senin (14/3/2022), Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto meminta Menko Luhut mengklarifikasi big data 110 juta warga yang menginginkan pemilu ditunda dan perpanjangan masa jabatan presiden. “Pak Luhut sebaiknya melakukan klarifikasi, beliau berbicara dalam kapasitas apa,” kata Hasto.

Kata Hasto, Menko Luhut bukan menteri yang mengurusi soal politik sehingga tidak berkapasitas menyampaikan hal itu. Menurutnya, isu pemilu ranah Mendagri. Selain itu, Luhut sebagai pembantu presiden seharusnya berfokus menjalankan tugasnya sesuai dengan mandat yang diberikan. Hasto mengatakan Luhut tidak memiliki mandat dari Presiden untuk menyampaikan soal data itu.

“Mandatnya apa dengan menyampaikan 110 juta, itu berbeda dengan pernyataan Menkopolhukam sehingga PDIP mengimbau di tengah upaya membangun optimisme yang sedang digelorakan presiden, jangan berbicara berpihak pada sekelompok elite, tapi harus melihat kehendak rakyat,” tuturnya.

Beri Komentar (menggunakan Facebook)

Iwan Purwantono

Mati dengan kenangan, bukan mimpi
Back to top button