Ada dua pertanyaan besar menyangkut keuangan negara yang belum terjawab hingga saat ini. Yakni, benarkah setoran pajak turun gara-gara belum optimalnya layanan pajak Coretax, dan musabab Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani belum umumkan capaian APBN 2025?
Dahi Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu langsung berkerut ketika ditanya dua hal itu. Kelihatannya, dia tak berani menjawab. Termasuk menyebut penerimaan pajak periode Januari 2025, apakah bisa seperti Januari 2024 yang mencapai Rp149,25 triliun.
Sedangkan soal pengumuman capaian APBN 2025, sikap Anggito sami mawon. Dia tak menjawab kenapa belum digelar konferensi pers soal APBN KiTa yang biasa rutin dilakukan di awal bulan. “Nanti pasti ada preskon (konferensi pers), sabar ya,” kata Anggito di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (11/3/2025).
Ternyata, rencana konferensi pers capaian APBN 2025 dirapel Januari dan Februari, baru akan digelar pada pekan depan, tepatnya hari Senin (17/3/2025).
Tak kunjung digelarnya konferensi pers APBN 2025 ini, membuat Sri Mulyani banyak disorot. Bahkan, media asing seperti Bloomberg mengulasnya secara khusus lewat artikel bertajuk ‘Delayed Indonesia Budget Report Has Investors Seeking Clues’ yang dipublish pada 5 Maret 2025.
Sebelumnya, ekonom UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat mengatakan, laporan rutin APBN 2025 diperlukan bentuk implementasi akuntabilitas public dan transparansi fiskal.
“Terlepas dari apakah keterlambatan ini disebabkan oleh masalah penerimaan atau kendala teknis dalam sistem perpajakan, transparansi tetap menjadi faktor utama dalam menjaga kepercayaan publik dan investor,” ujarnya.
Achmad Nu menilai, hal ini bisa memicu respons negatif di kalangan pelaku pasar. Misalnya, memantik aksi jual di pasar obligasi serta memperburuk sentimen investasi.
“Saya kira, Kemenkeu harus segera memberikan klarifikasi terkait keterlambatan ini dan memastikan bahwa laporan APBN KiTa tetap rutin dipublikasikan,” pungkasnya.