Pakar ekonomi energi UGM Fahmy Radhi, berharap Menteri BUMN Erick Thohir tak hanya mengungkap dugaan mafia subsidi listrik. Mafia proyek listrik, perlu juga ditelisik.
“Kalau Menteri Erick Thohir bilang ada mafia subsidi listrik, saya kok enggak ngerti. Datanya dari mana. Yang jelas terang benderang ya mafia proyek listrik,” ungkap Fahmy kepada Inilah.com, Kamis (20/1/2022).
Dijelaskan, basis pengelolaan subsidi listrik dari PT Perusahaan Listrik Negara (Persero/PLN), sudah sangat jelas dan transparan. Yang berhak atas subsidi adalah seluruh pelanggan kelas 450 VA dan sebagian pelanggan 900 VA. “Pengelolaan subsidi listrik sudah transparan dengan tata kelola yang sudah bagus. Diberikan kepada org yang berhak. diberikan kepada pelanggan 450 VA, datanya sudah jelas sekali. Saya kira, tidak mungkin PLN diselewengkan,” tutur Fahmy.
Sementara data pelanggan 900 VA yang berhak disubsidi (nyaris miskin), kata dia, diperoleh dari insitusi di luar PLN. Misalnya, Kemensos atau Kantor Wapres. “Data yang nyaris miskin, jelas bukan dari PLN. Tapi dari lembaga lain,” imbuhnya.
Sejatinya, kata Fahmy, bentuk penyelewengan dalam proyek-proyek pembangkit setrum, lebih kentara dan nilainya cukup wah. “Datanya kan sudah ada. Ada mantan dirut PLN, anggota DPR hingga mantan menteri yang kena KPK karena kasus korupsi setrum,” imbuhnya.
Saat ini, pemberian subsidi listrik ke masyarakat, tetap menjadi suatu keharusan. Pada 2020, misalnya, pemerintah guyur PLN Rp79 triliun untuk biaya kompensasi dan subsidi listrik. Di mana, subsidi diberikan kepada seluruh pelanggan 450 VA dan sebagian pelanggan 900 VA yang disebut rentan miskin. Sedangkan pada 2021, subsidi listrik lebih rendah lagi sekitar Rp53,5 triliun.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)