Market

Pakar UGM: Sediakan Energi Terjangkau, Bukan Sekedar Murah

Pengamat Ekonomi Energi UGM, Fahmy Radhi mengkritik Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Di mana, Presiden Jokowi menekankan pentingnya memiliki sumber energi murah guna menopang pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

“Barangkali bukan energi murah, tetapi energi tersedia dan terjangkau yang dimaksud Presiden Jokowi. Energi tersedia dan terjangkau ini mestinya energi baru terbarukan (EBT), bukan energi fosil. Alasannya, energi fosil selain energi kotor, juga ketersediannya sudah semakin habis dan tidak bisa diperbaharui (unrenewable),” paparnya di Jakarta, Rabu (29/3/2023).

Dalam mencapai ketersediaan EBT, kata dia, Indonesia sejatinya memliki resources yang berlimpah ruah. Misalnya, biothermal, biomass, biofuel, tenaga surya, tenaga angin, mikro hidro, gelombang laut, pasang surut, fuel cell. energi sampah hingga nuklir.

“Masalahnya, Indonesia tidak memiliki teknologi untuk mengembangkan EBT yang resourcesnya meruah. Pertamina sudah mengembangkan biodiesel hanya sampai B-35, untuk mencapai B-100 Pertamina harus bekerja sama dengan investor asing pemilik teknologi,” paparnya.

Demikian juga dengan pengembangan gasifikasi, menurut Fahmy, merubah energi kotor batu bara, menjadi energi bersih gas. Produk gasifikasi akan menggantikan LPG yang impor. Hanya saja, besaran subsidinya sangat tinggi. “Proyek gasifikasi itu mandeg saat Air Product, perusahaan Amerika Serikat, hengkang dari konsorsium bersama Pertamina,” ungkapnya.

Selain penyediaan energi murah, lanjutnya, Presiden Jokowi juga meminta ada strategi besar yang memberikan penekanan pada Pendidikan Vokasi pada RPJPN 2025-2045. Dalam kontek ketersediaan dan keterjangkauan energi sangat tepat penekanan pada pendidikan Vokasi.

Pasalnya, kata dia, pendidikan vokasi dapat mengatasi permasalahan ketersediaan teknologi dan inovasi yang dibutuhkan untuk pengembangan EBT di Indonesia. Pendidikan Vokasi yang lebih menekankan pada pengembangan teknologi terapan akan sangat tepat dalam pengembangan teknologi EBT.

“Mengingat RPJPN 2025-2045 merupakan rencana jangka Panjang, siapa pun Presiden terpilih harus melanjutkan pengembangan ketersediaan dan keterjangkau energi yang ditopang SDM lulusan pendidikan, vokasi untuk memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi berkelanjutan,” imbuhnya.

Beri Komentar (menggunakan Facebook)

Back to top button