Tiga Provinsi Baru Papua Butuh 3.200 ASN

Perlu ribuan aparatur sipil negara (ASN) untuk bisa menjalankan roda pemerintahan secara lancar, di tiga provinsi baru papua. Demikian yang diungkap oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua.

Kepala Bappeda Provinsi Papua, Yohanis Walilo mengatakan, urusan penempatan ASN ke tiga provinsi baru tersebut, merupakan kewenangan yang bakal diatur langsung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).  “Sedang kami hanya bersifat koordinasi yang mengatur itu dari pihak Kemendagri,” katanya, Jumat (18/11/2022).

Adapun formasi ASN yang akan bertugas ke tiga provinsi baru tersebut, dimulai dari pejabat eselon II, III, IV berserta staf. Dari semua formasi itu, tutur dia, merupakan landasan untuk membentuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada pelayanan dasar.

Lebih lanjut ia menjelaskan, semua akan terpenuhi sambil berjalan sehingga jika ada penambahan atau menunggu hingga 2024, itu akan disesuaikan. “Jika berdasarkan naskah rancangan awal dari Kemendagri itu 1.000 pegawai terdiri dari eselon maupun staf jadi kalau di total sekitar 3.200 lebih,” ujarnya.

Sebelum Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, melantik tiga penjabat gubernur daerah otonom baru provinsi di Papua, yakni Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah. Ketiga pemimpin baru itu adalah Pj Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo, Pj Gubernur Papua Pegunungan, Nikolaus Kondomo, serta Pj Gubernur Papua Tengah, Ribka Haluk.

“Hari ini, Jumat, tanggal 11 November 2022, saya, Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia dengan resmi melantik saudara Apolo Safanpo sebagai Penjabat Gubernur Papua Selatan, Nikolaus Kondomo sebagai Penjabat Gubernur Papua Pegunungan, dan Ribka Haluk sebagai Penjabat Gubernur Papua Tengah,” kata Tito, Jumat pekan lalu.