Komisi IX DPR RI mendorong pemerintah segera menyiapkan road map atau peta jalan bersifat strategis menyangkut peralihan pandemi menuju endemi. Hal ini krusial menyusul pernyataan WHO atau organisasi kesehatan dunia bahwa pandemi COVID-19 akan segera berakhir.
“Lewat peta jalan yang jelas ini harus ada capaian-capaian yang terukur dan kesiapan Indonesia. Jika pada saatnya nanti WHO mengumumkan akhir dari pandemi COVID-19,” kata Anggota Komisi IX DPR RI Dr Kurniasih Mufidayati dalam keterangannya, Senin, (19/9/2022).
Kurniasih memaparkan, ada enam kebijakan singkat yang digariskan oleh WHO untuk mengakhiri masa pandemi COVID-19. Urutan pertama dari enam kebijakan tersebut yaitu vaksinasi.
“Enam kebijakan itu adalah vaksinasi, melakukan testing dan sequencing, memastikan sistem kesehatan untuk pelayanan Covid-19. Kemudian mempersiapkan lonjakan kasus, melakukan tindakan pencegahan dan pengendalian, serta menyampaikan informasi terkait Covid-19 kepada masyarakat,” terang Kurniasih.
Ia turut menyinggung beberapa kebijakan dari WHO tersebut dapat dielaborasi menjadi indikator khusus untuk dapat diterapkan di Indonesia. Mengingat situasi dan kondisi Indonesia yang juga berbeda dengan negara lain.
“Sehingga jika pada saatnya status pandemi dicabut oleh WHO, Indonesia bisa menjalani transisi dengan baik,” sambung Kurniasih.
Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga meminta pemerintah dapat mencapai cakupan vaksinasi booster atau tahap ketiga yang mencapai angka 70 persen saat pandemi dinyatakan berakhir. Sebab, hingga 18 September 2022, cakupan vaksinasi booster masih pada angka 26,68 persen.
“Jadi statement WHO bahwa akhir pandemi di depan mata bukan justru mengendorkan banyak sisi. Tapi beberapa indikator yang penting harus dikejar ketertinggalannya seperti cakupan vaksinasi booster,” ujar Kurniasih menambahkan.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)