Tak sedang bercanda, Presiden Partai Buruh sekaligus Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal memprediksikan jumlah pengangguran dalam setengah tahun ini, melonjak hingga di atas 50 ribu orang.
Dia bilang, meroketnya angka pemutusan hubungan kerja (PK) ini dipicu kebijakan Presiden AS Donald Trump yang menetapkan kebijakan tarif masuk 32 persen untuk produk Indonesia. Akibatnya, produk Indonesia yang diekspor ke AS menjadi sulit laku karena harganya menjadi terlampau mahal.
Kalau pasar di AS sudah tidak bersahabat lagi, berdampak kepada banyaknya perusahaan padat karya seperti garmen, tekstil, sepatu dan elektronik yang megap-megap, ujung-ujungnya bakal tutup alias menumbuhkan PHK.
“Gelombang PHK kedua akan terjadi pada triwulan kedua 2025. Sebagian besar perusahaan yang terdampak adalah perusahaan berorientasi ekspor,” kata Said Iqbal dalam konferensi pers daring, Jakarta, Sabtu (5/4/2025).
Sebelumnya, pada gelombang pertama yang terjadi sepanjang Januari hingga Maret 2025, tercatat lebih dari 60 ribu buruh mengalami PHK.
Sejumlah kawasan industri di Cikarang, Karawang, hingga Pasuruan mengalami pengurangan tenaga kerja akibat penurunan permintaan global.
Dia mengatakan, Partai Buruh bersama serikat pekerja saat ini tengah mengkaji langkah-langkah untuk mengantisipasi dampak lanjutan dari kebijakan perdagangan Amerika Serikat.
Salah satu usulan yang diajukan adalah pemerintah segera memberikan stimulus kepada industri terdampak serta memperkuat pasar dalam negeri untuk menekan potensi PHK lebih luas.
Partai Buruh juga mendesak pemerintah mempercepat pembentukan posko-posko aduan PHK dan mengoptimalkan program bantuan sosial untuk buruh yang kehilangan pekerjaan.
“Kami meminta pemerintah tidak tinggal diam. Langkah cepat dibutuhkan agar gelombang PHK ini tidak semakin memperburuk situasi ketenagakerjaan nasional,” ujar Iqbal.
Atas kebijakan Trump ini, Presiden Prabowo Subianto bersama 4 pemimpin negara di ASEAN, semakin intens menggelar komunikasi. Tentu saja fokus utamanya adalah mencari solusi atas kebijakan arogan yang ditampilkan Trump itu.
Keempat pemimpin negara yang dimaksud adalah Perdana Menteri (PM) Malaysia, Anwar Ibrahim; Sultan Brunei, Hassanal Bolkiah; Presiden Filipina, Ferdinand Marcos Jr; dan PM Singapura, Lawrence Wong.
“Hari ini saya berkesempatan melakukan diskusi melalui telepon dengan para pemimpin negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia, Filipina, Brunei Darussalam, dan Singapura, untuk memperoleh pandangan dan mengkoordinasikan tanggapan bersama mengenai masalah tarif timbal balik oleh Amerika Serikat (AS),” ujar Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dalam akun Instagram @anwaribrahim_my, dikutip Sabtu (5/4/2025).
Anwar mengatakan Menteri Ekonomi ASEAN akan menggelar pertemuan pada pekan depan untuk menindaklanjuti pembicaraan para pemimpin negara tersebut dalam rangka merumuskan solusi terbaik menghadapi penerapan tarif resiprokal AS.
“Insha Allah, pertemuan antar menteri ekonomi ASEAN digelar pada minggu depan. Kita akan bahas masalah ini dan mencari solusi terbaik bagi seluruh negara anggota,” ucapnya.
Kebijakan tarif baru ini diumumkan Presiden AS Donald Trump pada Rabu, 2 April 2025.
Dalam pengumumannya, Trump menyatakan bahwa AS akan menerapkan tarif minimal 10 persen terhadap semua impor barang dari seluruh dunia.
Untuk Indonesia, tarif yang dikenakan mencapai 32 persen.
Tarif resiprokal yang dikenakan AS terhadap negara-negara ASEAN lainnya adalah Malaysia dan Brunei Darussalam sebesar 24 persen, Filipina 17 persen, Singapura 10 persen, Kamboja 49 persen, Laos 48 persen, Vietnam 46 persen, Myanmar 44 persen, dan Thailand 36 persen.
Langkah ini merupakan bagian dari apa yang disebut Trump sebagai “Deklarasi Kemerdekaan Ekonomi,” yakni upaya untuk mengurangi ketergantungan perdagangan AS terhadap negara lain dan memperkuat industri domestik.
Namun, kebijakan ini langsung memicu kekhawatiran di negara-negara berkembang, termasuk anggota ASEAN, yang ekonominya bergantung pada ekspor ke pasar AS.