Patahkan Klaim Luhut, Pakar Bongkar Analisa Big Data Percakapan Pemilu Hanya Sampai 10 Ribu Orang

Klaim adanya 110 juta pengguna media sosial di Indonesia menginginkan penundaan Pemilu 2024 diragukan kebenarannya. Peneliti media sosial sekaligus Founder Drone Emprit, Ismail Fahmi mempertanyakan Maha data atau Big data yang dimiliki Luhut Binsar Pandjaitan tersebut.

Merujuk data Drone Emprit pada 2021 lalu, Fahmi menyebut bahwa hanya sebanyak 10.852 akun Twitter yang terlibat pembicaraan perpanjangan jabatan Presiden RI.

“Hasilnya data dari Lab 45 sama dengan hasil dari Drone Emprit, jadi datanya kalau dari Twitter sekitar 10 ribuan user saja yang berbicara soal isu ini,” ujar Fahmi saat dihubungi Inilah.com, Sabtu (12/3/2022).

Fahmi lantas menjelaskan cara kerja Big Data yang ia yakini berdasarkan kata kunci atau keywords tertentu untuk mempelajari suatu isu, menentukan kurun waktu dan platform mana yang hendak diekstrak. Ismail mencotohkan kata kunci “Jokowi” dan “Pemilu 2024”.

“Selanjutnya dari kata kunci itu Drone Emprit melakukan analisis di media sosial dan media online dengan data setting tersebut sehingga hasilnya bisa terlihat,” tuturnya.

Jumlah Pengguna Media Sosial di Indonesia

Lebih lanjut Fahmi menjelaskan, data pengguna Twitter di Indonesia pada tahun 2022 ini jumlahnya berkisar 18,45 juta orang atau setara 6,6 persen dari total populasi pada tahun 2022. Sehingga data dari Drone Emprit dan Lab 45, hanya sebanyak 10.852 warganet yang berbicara soal perpanjangan jabatan kepala negara.

Artinya bila dipersenkan hanya sebanyak 0,55 persen. “Jadi 10 ribu ke 18 juta kan cuma 0,55 persen, kecil sekali,” kata Fahmi.

Data penguna Facebook pada tahun 2021 sebanyak 140 juta. Jika diasumsikan 0,55 persen yang membahas isu perpanjangan jabatan Presiden RI. Maka hanya mendapatkan 77 ribu akun.

“Kalau asumsi 0,55 persen juga seperti di Twitter, jadi dugaan saya persentase di Twitter lebih ramai politik dibantingan dengan di Facebook. Tapi anggap saja sama, itu juga paling baru berapa, kecil sekali. Jadi untuk mendapatkan 100 juta percakapan masih kurang 1.000 kali, jadi harus dinaikkan 1.000 kali,” ungkapnya.

Karena itu, Fahmi mengungkapkan, tidak mungkin ada sebanyak 110 juta warganet di media sosial yang mendukung ataupun berbicara mengenai perpanjangan jabatan kepala negara tersebut.

“Jadi menurut saya enggak mungkin kita bisa mendapatkan bahwa ada 110 juta yang berbicara soal itu. Soalnya diklaim Pak Luhut ada segitu yang berbicara dan mayoritas ingin (Pemilu ditunda), kasian pak Luhutnya data serta metodologinya tidak jelas yang dipakai,” kata Fahmi.

Fahmi menduga, Luhut hanya mengambil data berdasarkan 110 juta masyarakat yang aktif menggunakan media sosial. Padahal dari 110 juta pengguna media sosial tersebut tidak semua berbicara mengenai perpanjangan jabatan kepala negara.

“Mereka enggak semua ngomong tentang perpanjangan. Banyak yang ngomong soal entertaiment dan mereka enggak peduli soal isu itu. Jadi dari 110 juta paling yang ngomong hanya sedikit. Nah, kalau di Twitter hanya 0.55 persen, jadi sepertinya salah persepsi, salah membaca data,” tuturnya.

Klaim Luhut soal Big Data 110 Juta Mau Tunda Pemilu

Sebelumnya, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengaku memiliki data dari rakyat Indonesia yang menginginkan agar Pemilu 2024 ditunda pelaksanaanya. Sehingga wacana penundaan Pemilu 2024 bedasarkan suara dari rakyat Indonesia.

“Kita kan punya big data, dari big data itu 110 juta itu macam-macam dari Facebook dan segala macam, karena orang main Twitter kira-kira 110 juta,” kata Luhut.

Luhut menuturkan, dari big data tersebut masyarakat kelas menengah ke bawah menginginkan tidak ingin adanya kegaduhan politik di Indonesia akibat Pemilu 2024. Bahkan masyarakat takut adanya pembelahan, seperti di Pilpres 2019 lalu yang muncul ‘kecebong’ dan ‘kampret’.

Bahkan Luhut mengungkapkan dari big data tersebut masyarakat juga tidak ingin Indonesia dalam keadaan susah akibat pandemi COVID-19, namun malah menghaburkan uang demi penyelenggaran Pemilu 2024.

Pasalnya menurut Luhut, Pemilu dan Pilkada serentak 2024 bisa menghabiskan anggaran negara sebesar Rp 110 triliun. Karena itu, Luhut megatakan seharusnya partai-partai politik bisa menangkap aspirasi dari masyakat mengenai keenganan Pemilu 2024 itu diselenggarakan. berdasarkan analisa big data yang dimiliki, jumlah pengguna media sosial tidak sebesar disampaikan Menko Luhut Binsar Pandjaitan.

Klaim tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan saat menjadi narasumber di Podcast Deddy Corbuzier yang diunggah di kanal Youtube, Jumat, (11/02/2022).