Perusahaan aplikasi percakapan Telegram merespons penangkapan CEO mereka, Pavel Durov, di Prancis, sambil menyatakan kesediaan untuk bekerja sama dalam penyelidikan yang sedang berlangsung. Durov, miliarder kelahiran Rusia yang mendirikan Telegram, ditangkap di bandara Le Bourget pada Sabtu (24/8) malam setelah mendarat dengan jet pribadi.
Mengutip Reuters, beberapa sumber mengonfirmasi bahwa Durov kini berada dalam tahanan polisi Prancis. Penangkapan tersebut diduga terkait dengan tuduhan bahwa Telegram gagal menerapkan moderasi yang memadai dan kurangnya kerja sama dengan pihak berwenang dalam menindak berbagai aktivitas ilegal di platform tersebut.
“Telegram mematuhi hukum Uni Eropa, termasuk Undang-Undang Layanan Digital, dengan standar moderasi yang terus ditingkatkan,” bunyi pernyataan resmi dari Telegram terkait penangkapan Durov.
Perusahaan juga menegaskan bahwa Durov, yang memiliki kewarganegaraan ganda Prancis dan Uni Emirat Arab, tidak menyembunyikan apa pun dan sering bepergian ke Eropa.
Penyelidikan terhadap Telegram dipimpin oleh unit keamanan siber dan unit antipenipuan nasional Prancis, dengan hakim yang memiliki spesialisasi dalam kejahatan terorganisasi.
Namun, sejauh ini belum ada konfirmasi resmi dari otoritas Prancis mengenai penangkapan tersebut.
Durov telah lama dikenal sebagai pendukung privasi pengguna dan kebebasan berbicara.
Ia pernah menuduh lembaga penegak hukum AS, seperti FBI, berusaha mengakses data pengguna Telegram melalui pintu belakang (backdoor). Tuduhan tersebut belum mendapatkan tanggapan dari FBI.
Telegram, yang berkantor pusat di Dubai, telah menghadapi peningkatan pengawasan dari berbagai negara, termasuk Prancis, karena masalah keamanan dan pelanggaran data.
Aplikasi ini sangat populer di Rusia, Ukraina, dan negara-negara bekas Uni Soviet, dan telah menjadi salah satu platform media sosial utama di dunia.
Anggota parlemen Rusia, Maria Butina, menyebut Durov sebagai “tahanan politik” dan menuduh Barat melakukan perburuan terhadapnya. Telegram berkomitmen untuk terus melindungi privasi pengguna dan hak asasi manusia, serta berharap situasi ini dapat diselesaikan segera.