PBB mengatakan junta militer Myanmar membatasi bantuan kemanusiaan setelah gempa bumi yang menewaskan lebih dari 3.100 orang di tengah perang saudara. Sementara Kepala Junta Myanmar Min Aung Hlaing yang dikucilkan bertemu dengan para pemimpin India dan Thailand selama pertemuan puncak regional di Bangkok Jumat (4/4/2025).
Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia mengatakan bahwa junta militer membatasi pasokan bantuan ke daerah-daerah yang dilanda gempa bumi. Terutama di lokasi yang masyarakatnya tidak mendukung pemerintahan militernya.
Kantor tersebut juga mengatakan bahwa pihaknya sedang menyelidiki 53 serangan yang dilaporkan dilakukan junta militer terhadap lawan, termasuk serangan udara. Sebanyak 16 serangan di antaranya terjadi setelah gencatan senjata pada 2 April.
Jumlah korban tewas akibat gempa bumi berkekuatan 7,7 skala Richter pada Jumat pekan lalu meningkat menjadi 3.145, dengan lebih dari 4.500 orang terluka dan lebih dari 200 orang masih hilang.
“Gempa bumi telah memperparah penderitaan, dengan musim hujan yang sudah dekat,” kata Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres kepada wartawan, mengacu pada pertikaian sipil yang dipicu oleh kudeta 2021. “Saya mengimbau segala upaya untuk mengubah momen tragis ini menjadi kesempatan bagi rakyat Myanmar,” tambah Gutteres.
Kepala bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa Tom Fletcher mengunjungi Myanmar diikuti dengan kunjungan Julie Bishop, utusan khusus PBB untuk negara tersebut.
Diplomasi Min Aung Hlaing
Dijauhi oleh sebagian besar pemimpin dunia sejak memimpin kudeta 2021 yang menggulingkan pemerintah terpilih dan memicu konflik nasional, Min Aung Hlaing memanfaatkan jendela yang terbuka oleh gempa bumi untuk meningkatkan diplomasi.
Di sela-sela pertemuan puncak BIMSTEC, Min Aung Hlaing mengadakan pertemuan dua arah dengan Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra dan Perdana Menteri India Narendra Modi, dengan pemulihan dari gempa sebagai topik umum.
Dengan perang saudara yang berkepanjangan melanda Myanmar sejak kudeta, Modi menyerukan agar gencatan senjata pascagempa di negara berpenduduk 55 juta orang itu dibuat permanen. “Resolusi politik untuk konflik ini adalah satu-satunya jalan ke depan, dimulai dengan pemilihan umum yang inklusif dan kredibel,” kata juru bicara Kemenlu India Randhir Jaiswal dalam sebuah posting di X.
Tetangga Myanmar, seperti China, India, dan negara-negara Asia Tenggara, termasuk di antara mereka yang mengirimkan pasokan bantuan dan tim penyelamat untuk membantu upaya pemulihan di daerah-daerah dilanda gempa yang menjadi rumah bagi sekitar 28 juta warga selama seminggu terakhir.
Amerika Serikat, yang hingga saat ini merupakan donor kemanusiaan terbesar di dunia, sebelumnya telah menawarkan bantuan yang relatif sederhana sebesar US$2 juta dan pada hari Jumat menyediakan dana tambahan sebesar US$7 juta untuk mendukung masyarakat yang terkena dampak gempa bumi.
Cuaca panas ekstrem dan hujan lebat yang diperkirakan terjadi dapat menyebabkan wabah penyakit di antara para penyintas gempa bumi yang berkemah di tempat terbuka. Risiko terserang wabah kolera juga meningkat di daerah-daerah tersebut, yaitu Mandalay, Sagaing, dan ibu kota Naypyitaw.
Sebelum gempa bumi, jutaan orang telah menderita dalam perang saudara Myanmar yang meluas, dipicu kudeta yang menggulingkan pemerintahan peraih Nobel perdamaian Aung San Suu Kyi.
Perang ini telah menghancurkan ekonomi yang sebagian besar berciri pertanian, mengusir lebih dari 3,5 juta orang dari rumah mereka, dan melumpuhkan layanan penting seperti kesehatan.
Sebelum gempa, junta Myanmar telah mendorong rencana untuk mengadakan pemilihan umum pada bulan Desember, meskipun para kritikus telah mencemoohnya sebagai tipuan untuk mempertahankan kekuasaan para jenderal melalui perwakilannya.