Setelah Deklarasi Balfour pada 1917, yang memberi hak bagi kaum Yahudi mengambil-alih Palestina yang waktu itu berada di bawah mandat Inggris, sebuah resolusi dikeluarkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 29 November 1947. Resolusi itu kian memuluskan jalan bagi gerakan Zionis untuk menguasai wilayah Palestina dan berlangsung sampai sekarang.
Resolusi Nomor 181 itu membagi dua wilayah Palestina: 55 persen untuk Yahudi pendatang dan 45 persen bagi warga Palestina. Dalam pemungutan suara, 33 negara mendukung, 13 menolak, dan sepuluh negara lainnya abstain.
“Tujuh puluh lima tahun lalu PBB merekomendasikan pembagian wilayah Palestina meski bertentangan dengan keinginan sebagian besar penduduk asli Palestina demi kepentingan sebuah gerakan pemukim kolonial merupakan minoritas,” kata Josh Ruebner, kandidat doktor di Universitas Exeter,Inggris, sekaligus profesor kehormatan untuk Studi Keadilan dan Perdamaian di Universitas Georgetown , AS, melalui Twitter, Selasa ( 29/11) lalu. “Ketidakadilan ini melanggar hak bangsa Palestina untuk menentukan nasib sendiri.”
Penulis buku “Shattered Hopes: Obama’s Failure to Broker Israeli-Palestinian Peace”, yang terbit Agustus 2013 itu mempertanyakan hak PBB merekomenda-sikan pembagian wilayah sebuah negara untuk kepentingan gerakan kolonial Zionis yang merupakan minoritas. Apalagi kaum Yahudi pendatang itu diberi porsi lebih besar ketimbang penduduk asli Palestina.
Padahal waktu Resolusi Partisi itu disahkan, jumlah kaum Yahudi hanya 33 persen dari total penduduk Palestina. Gerakan kolonialisasi Zionis juga cuma menguasai kurang dari tujuh persen wilayah Palestina. Sebaliknya penduduk Palestina merupakan mayoritas di semua sub-distrik kecuali di Bersheba.
Ruebner menjelaskan, PBB sejatinya dibentuk untuk menegakkan tiga prinsip dalam hubungan internasional: kemerdekaan, demokrasi, dan penentuan nasib sendiri. Palestina adalah ujian pertama bagi PBB apakah mampu melaksanakan ketiga prinsip itu. “Ternyata PBB gagal sama sekali,” ujarnya.
Dia menegaskan Rencana Partisi Palestina versi PBB itu tidak hanya mustahil dijalankan dan tidak adil bagi rakyat Palestina. “Tapi juga menjadi lampu hijau untuk gerakan Zionis melakukan pembasmian etnis secara terencana,”ujar Ruebner.
Kebijakan membasmi etnis Palestina itu disetujui para pemimpin Zionis pada Maret 1948 dan mulai dilaksanakan bulan berikutnya. Hingga 1949, Israel yang dibentuk pada 14 Mei 1948 merampas 78 persen wilayah Palestina sehingga memaksa paling sedikit 750 ribu orang Palestina mengungsi, peristiwa ini dikenal dengan nama Nakbah atau petaka. Mereka ini setara dengan tiga perempat populasi Palestina tadinya mendiami wilayah sekarang dicaplok oleh Israel.
Israel juga menghancurkan 400-500 desa dan kota Palestina, serta kerap merampas rumah-rumah warga Palestina untuk diberikan kepada kaum Yahudi pendatang.
Nakbah bukan terjadi hanya 75 tahun lalu tapi berlangsung sampai sekarang. Menurut Ruebner, PBB sangat bertanggung jawab bukan hanya terhadap Nakbah. “Tapi juga karena PBB membiarkan Israel tidak diadili sehingga terus menindas bangsa Palestina dan menolak hak mereka untuk menentukan nasib sendiri,” katanya. [Al-balad/Al-Ahram online/jewish news syndicate]
Beri Komentar (menggunakan Facebook)