Yaqut Cholil Qoumas dan Saifullah Yusuf dari unsur PBNU disebut akan menjadi Menteri Desa dan Menteri Sosial di kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Menariknya dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) baru muncul nama Jazilul Fawaid yang disebut akan menjadi Menteri Agama selanjutnya.
Peneliti Charta Politika Indonesia Ardha Ranadireksa menilai wajar saja bila nantinya unsur PBNU mendapat ‘jatah’ kursi menteri lebih banyak dibanding PKB.
“Karena memang ketika proses pilpres kemarin lebih berperan PBNU gitu ya dibandingkan PKB, yang memang berseberangan, itu pertama,” ucap Ardha kepada Inilah.com saat dihubungi di Jakarta, dikutip Minggu (6/10/2024).
PKB harus sadar diri, sebagai bekas partai pengusung lawan Prabowo yang masuk tengah jalan usai menelan kekalahan di Pilpres 2024.
“Kedua PKB ini kan baru masuk (koalisi) terakhir-terakhir, kasarnya setelah (Prabowo) menang dia (PKB) baru bergabung sehingga saya pikir hal yang wajar kalau kemudian pak Prabowo katakanlah lebih memilih ke PBNU,” sambungnya.
Ia menilai Prabowo merangkul PBNU, karena ada jasa saat pilpres, terlepas dari konflik yang terjadi antara elite ormas Islam terbesar di Indonesia tersebut, dengan partai yang dipimpin oleh Muhaimin Iskandar (Cak Imin).
“Kalau saya lebih melihat dari sokongan (PBNU) yang dilakukan selama pilpres, bagaimana komunikasi yang berjalan selama pak Prabowo sebagai menhan di kabinet dengan katakanlah Gus Yaqut, mungkin itu yang memang lebih lama terjalin dibandingkan dari PKB selama ini,” tuturnya.
“Sehingga kemudian ketika dibentuk kabinet, ya saya pikir wajar PBNU mendapatkan kursi dua misalnya, lebih banyak daripada PKB,” tambah dia.
Tak hanya itu, Ardha menilai bisa saja PKB rela-rela saja bila unsur PBNU lebih banyak mendapat ‘jatah’ kursi menteri agar konflik keduanya tak terus berlanjut.
Sebelumnya, juru bicara Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Dahnil Amzar Simanjuntak menyebutkan Prabowo sudah mengantongi beberapa nama yang akan dipilih sebagai menteri dalam kabinetnya.
Dia mengatakan, dari partai politik, Prabowo akan memprioritaskan nama-nama dari Koalisi Indonesia Maju (KIM), sedangkan dari kelompok lainnya sedang dipertimbangkan berdasarkan usulan kelompok masyarakat, ormas, kelompok profesi buruh tani dan nelayan, relawan, serta lainnya.
Dahnil menerangkan terdapat tiga kriteria bagi calon menteri yang akan duduk di kabinet, yakni integritas, kompetensi dan loyalitas. “Dengan Pak Prabowo sebagai panglima, mereka yang menjadi menteri Pak Prabowo harus tegak lurus dengan berbagai agenda pembangunan yang sudah dibuat Pak Prabowo,” ucap dia di Jakarta, Sabtu (28/9/2024).
Terkait dengan jumlah kementerian pada kabinet Prabowo, dia menuturkan, hal tersebut belum bisa dipastikan lantaran masih berproses, tetapi yang pasti jumlahnya akan bertambah dari saat ini yang sebanyak 34.
“Nanti ada kementerian yang akan dipecah dan digabung atau merger. Ada Kementerian yang tadinya dipecah nanti ada jadi badan, ada juga yang digabung dan sebagainya,” ucap Dahnil menjelaskan.