Politikus senior PDIP, Hendrawan Supratikno menilai langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah benar. Menurutnya, pembahasan program makan siang dan susu gratis yang digadang-gadang Prabowo Subianto memang perlu dibahas mendalam antisipasi terkait Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025.
“Untuk mengantisipasi saja, tak ada masalah. Tentu program tersebut harus diperjelas, supaya tidak menimbulkan tafsir yang bukan-bukan,” kata Hendra kepada inilah.com saat dihubungi di Jakarta, Senin (26/2/2024).
Ia menyebut tentu siklus APBN harus memiliki jadwal yang jelas. Maka dari itu, tutur dia, harus ada program yang bisa dijadikan tolok ukur, agar ide makan siang gratis bisa diakomodasi secara bertahap.
Anggota Komisi XI DPR ini juga menekanan, persiapan matang memang diperlukan agar selaras dengan pembahasan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF). “Ini sekarang ada persiapan pembahasan KEM-PPKF. Jadi diakomodasi, paling tidak diantisipasi,” ucap Hendra.
Diketahui, pada sidang kabinet paripurna yang dipimpin Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/2/2024), program makan siang gratis turut dibahas. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia usai mengikuti sidang mengatakan, pembahasan RKP 2025 dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 harus mengakomodasi program-program presiden terpilih ke depan.
Bahlil mengatakan, pembahasan program makan siang gratis dalam RKP 2025 untuk mengantisipasi dan sebagai asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. “Ini hanya rancangan, simulasi saja, tahap awal kan boleh-boleh saja,” terangnya.
Saat ditanya apakah sidang kabinet paripurna turut membahas program calon presiden dan wakil presiden yang lain, Bahlil mengatakan, ia tidak mengetahui secara detail. “Tadi kan rancangan umum saja belum detail. Detailnya belum tahu karena saya bukan tim teknis,” ujar Bahlil.
Yang jelas, kata dia, begitu masa jabatan Presiden Jokowi selesai Oktober 2024, otomatis presiden terpilih akan menjalankan apa yang dibahas dalam sidang hari ini.