Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Djarot Saiful Hidayat menyoroti reshuffle menteri yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurutnya, langkah reshuffle ini lebih mengarah pada konsolidasi kekuasaan untuk mengontrol pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dibandingkan efektif.
“Kalau kami melihatnya bukan untuk membangun efektivitas pemerintahan, tapi lebih banyak untuk mengonsolidasi kekuasaan Pak Jokowi dalam rangka mengontrol pemerintahan yang akan datang,” kata Djarot di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (19/8/2024).
Selain melakukan pergantian menteri, Jokowi juga membentuk badan baru yang bernama Kantor Komunikasi Kepresidenan. Dia menilai pembentukan badan tersebut patut dicurigai karena tidak efektif.
Pasalnya Jokowi sudah memiliki Kantor Staf Kepresidenan (KSP) yang berisi deputi-deputi untuk mengurus masalah komunikasi presiden.
“Ini bagaimana nanti koordinasinya? Siapa yang menjadi juru bicara presiden, ini juga bisa ada konflik. Kami melihatnya seperti itu,” ucapnya.
Sebagai informasi, Hasan Nasbi dilantik sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan oleh Presiden Jokowi. Hasan mengaku siap untuk bekerja di sisa masa pemerintahan Presiden Jokowi Widodo-Wakil Presiden Ma’ruf Amin.
Hasan Nasbi merupakan pengamat politik sekaligus pendiri Lembaga Survei Cyrus Network.
Hasan Nasbi diketahui juga pernah mendampingi Presiden Jokowi saat kunjungan kerja ke Sumatera Selatan (Sumsel) pada Mei 2024 lalu.
Hasan Nasbi juga pernah menjadi anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan pasangan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih RI Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.