Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo menyakini peluang Ridwan Kamil memiliki lawan dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta. Hal ini diungkapkan ketika disinggung mengenai kemungkinan mantan Gubernur Jawa Barat tersebut melawan kotak kosong.
“Saya kira enggak ya. Kita yang mesti kita dorong adalah bagaimana proses demokrasi ini berjalan dengan baik. Kenapa sih kotak kosong? Kemungkinan ada lawannya. Bisa jadi dari perorangan,” kata Ganjar saat ditemui di Hotel Seruni, Cisarua, Bogor, Jawa Barat, dikutip Sabtu (10/8/2024).
Ganjar mengatakan ada peluang bagi partai politik yang belum berkoalisi, seperti PDIP, untuk mengumpulkan kekuatan politiknya. Meski saat ini terlihat ada beberapa partai politik yang masih belum menentukan langkahnya.
“Khususnya di Jakarta, seberapa kita daulat, seberapa kita pragmatis, itu sedang diuji. Dan ini sedang ditonton oleh publik. Dan itu Jakarta. Pasti tontonannya akan lebih luas, dilihat oleh publik,” ujarnya.
Oleh karena itu, Ganjar menilai situasi ini merupakan ujian bagi partai politik untuk menentukan kedaulatannya. Ia berharap partai politik dapat mempertimbangkan langkah mereka mereka ke depan.
“Rasa-rasanya kalau saya ikuti melalui media, melalui media sosial, rasa-rasa mulai keluar. Kesadaran itu mulai muncul, dan mudah-mudahan besok mereka punya sikap untuk bisa menentukan pilihan,” ucapnya.
Sebagai informasi, Pengamat politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menilai kegagalan dalam mengusung pasangan Anies Baswedan-Sohibul Iman dalam pemilihan gubernur (Pilgub) Jakarta bukanlah terletak pada PKS. Sebaliknya, kegagalan dikarenakan Anies Baswedan terbukti ‘payah’ dalam menjalankan misi mencari teman koalisi.
“Anies dianggap tidak mampu membawa koalisi, karena bagaimanapun PKS tidak bisa menjalankan sendiri,” ujar Pengamat Politik Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin, ketika dihubungi Inilah.com, Jumat (9/8/2024).
Ujang mengatakan, Anies sudah melanggar janji yang telah dibuatnya bahwa dalam 40 hari akan mencari kekurangan empat kursi sebagai syarat pencalonan.
“Dan itu selesainya di kemarin tanggal 4 Agustus 2024, ketika itu terjadi, Anies tidak mampu membawa 4 kursi lagi untuk menggenapkan 20 persen,” ucapnya.
Maka itu, menurut Ujang, menjadi wajar apabila nantinya PKS bakal mengganti opsi dalam pelaksanaan pilkada Jakarta dengan bergabung ke dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM).
“Karena itu ada alasan bagi PKS untuk tidak mengusung Anies, ada alasan bagi PKS untuk gabung dengan Kim atau Kim plus begitu. Jadi dalam konteks itu ya mungkin-mungkin saja dan sangat besar kemungkinannya jika PKS bergabung ke pemerintah atau bergabung ke koalisi yang dukung pemerintah itu KIM plus,” jelasnya.