Kamis, 7 November 2024 – 08:43 WIB
Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional Ronny Talapessy. (Foto: Antara/I.C. Senjaya)
PDI Perjuangan (PDIP) mengungkapkan temuan dugaan cawe-cawe bekas Presiden Joko Widodo (JokowI) di Pilkada 2024. Salah satu temuan itu dugaan keterlibatan sejumlah kepala kepolisian daerah (Kapolda) seperti Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Sumatera Utara, dan Jawa Timur yang cawe-cawe dalam proses Pilkada 2024.
Karena itu, kata Ketua DPP PDI Perjuangan Ronny Talapessy, mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi dan mencopot sejumlah Kapolda yang diduga cawe-cawe dalam Pilkada 2024.
“Kami menemukan pola cawe-cawe Jokowi di Jawa Tengah itu seperti Kapolda Irjen Ribut Hari Wibowo yang pernah menjabat Kapolres Solo. Begitu pun calon gubernurnya Ahmad Luthfi pernah jadi Kapolres Solo. Kami bahkan temukan anggota polisi di Boyolali terbukti cawe-cawe dalam Pilkada 2024,” kata Ronny dalam diskusi bertajuk “Demokrasi yang Tergerus Pasca-Reformasi 98, Residu Rezim Jokowi Cawe-cawe MK, Pemilu 2024 dan Pilkada Serentak 2024” di Jakarta, Rabu (6/11/2024).
Advertisement
Ronny menegaskan, hal tersebut tentu bertentangan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, sehingga perlu ada evaluasi, salah satunya terhadap Kapolda Jawa Tengah.
Berdasarkan fakta itu, kata Ronny, pihaknya berharap Presiden Prabowo membuktikan integritasnya terkait janji untuk tidak mengintervensi proses Pilkada 2024. Kemudian, ia pun mendesak Presiden Prabowo untuk memanggil Kapolri agar segera mengevaluasi dan mencopot Kapolda yang diduga tidak netral di Pilkada.
“Ini merupakan harapan dari masyarakat agar demokrasi yang rusak pasca-Pilpres 2024 yang kemarin itu tidak kembali terjadi. Dengan demikian, proses demokrasi ini berjalan sesuai dengan yang diharapkan, tapi faktanya anggota kepolisian banyak tidak tunduk terhadap instruksi presiden,” ujar Ronny.
“Maka itu kami berharap ada tindakan tegas dari Presiden Prabowo Subianto terhadap Kapolda Jateng, Sumut, Wakapolda Jatim, Kapolda Kalbar, Kapolda Sulut, Kapolda Papua,” sambungnya.
Lebih lanjut Ronny menyebut pihaknya juga menemukan pola lainnya seperti tindakan pengerahan aparat penegak hukum, aparatur sipil negara (ASN) hingga intervensi kepada para kepala desa di sejumlah daerah.
“Tren tidak berhenti hanya di pilpres, tapi juga cawe-cawe Jokowi ini perannya sangat terlihat di pilkada,” kata Ronny.
Ronny juga memastikan temuan-temuan kecurangan tersebut telah diproses Bawaslu Jawa Tengah dengan merekomendasikan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) pusat. Namun, dari laporan tersebut sampai kini belum ada sanksi yang tegas terhadap ASN yang terlibat.