Ketua Centra Initiative, Al Araf menyoroti situasi politik terkini di tanah air. Ia melihat ada kejahatan yang sangat serius dari proses Pemilu 2024, dirinya khawatir jika ini tidak ditanggulangi dapat mengembalikan iklim demokrasi Indonesia ke masa Orde Baru, era Presiden Soeharto.
“Kelompok-kelompok pro demokrasi, mahasiswa, masyarakat sipil harus wake up karena ada kekuasaan yang ingin memanipulasi pemilu untuk kepentingan dirinya, keluarganya, dan kroni-kroninya,” ujar Al, sapaan akrabnya, di acara Imparsial “Darurat Kejahatan Pemilu 2024”, Jakarta Selatan, Rabu, (07/02/2024).
Penggiat Hak Asasi Manusia (HAM) ini percaya bahwa keadaan pemilu saat ini seperti kilas balik Orba. Al mengingatkan, pada masa Presiden Soeharto pemilu hanya sebatas formalitas. Pemilu yang merupakan alat demokrasi untuk memindahkan kekuasaan pemerintah malah menjadi wadah untuk membentuk rezim otoriter.
Saat reformasi terjadi, Al percaya fenomena ini tidak akan terjadi lagi di Indonesia, tapi catatan sejarah pemilu 2004, 2009, dan 2014 mengatakan sebaliknya. Keadaan ini bahkan semakin memburuk di pemilu 2024, sebagaimana Mahkamah Konstitusi diduga telah mengesahkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 untuk meloloskan kandidasi calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2 yaitu anak sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka.
Ia menilai fenomena yang terjadi beberapa belakangan ini mirip seperti permainan politik di masa Orba. “Kejahatan pemilu, kecurangan pemilu, kekuasaan memainkan tangannya untuk membajak pemilu dengan beragam cara dan segala cara, dan kontestasi kemenangannya itu. Ini (seperti) rezim pemerintahan Suharto yang memainkan pemilu untuk kemenangan dirinya dan dirinya lagi,” ucap Al.
Tidak cukup itu saja, tindakan seperti mengumpulkan dan mengintimidasi kepala-kepala desa, serta pembagian bansos agar rakyat mendukung pasangan pilpres nomor urut 2 menjadi contoh lain dari kilas Orba di pemilu 2024.
Diketahui, saat ini, akademisi ramai mengkritik Jokowi akibat keberpihakan dan partisipasinya sebagai Kepala Negara di kampanye pilpres Gibran. Gerak yang dinamakan “Kampus Bergerak” ini dimulai oleh Universitas Gadjah Mada, Rabu, (31/1/2024) sebagai almamater Presiden yang lalu diikuti oleh berbagai universitas di tanah air seperti Universitas Hasanuddin, Univer Padjadjaran, Universitas Diponegoro, Universitas Indonesia, dan Universitas Islam Indonesia. Masyarakat dan kalangan akademisi berharap gerakan ini nantinya dapat diteruskan oleh mahasiswa, sebagai pihak sosial yang kritis terhadap rezim.
Leave a Reply
Lihat Komentar