Makin banyak ‘drama’ terjadi di pengujung masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ada tiga peristiwa terjadi dalam berdekatan, yang makin memperlihatkan adanya dinamika besar antara Nahdlatul Ulama (NU) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Mulai dari penggeledahan rumah dinas Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang disusul dengan pelantikan Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Syaifullah Yusuf sebagai Menteri Sosial, hingga dipecatnya anggota DPR RI terpilih Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sekaligus Sekretaris Pribadi (Sespri) Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf, Achmad Ghufron Sirodj.
Kediaman Abdul Halim Iskandar alias Gus Halim digeledah KPK terkait kasus dugaan korupsi dana hibah di Jawa Timur pada Selasa (10/9/2024) . Dari giat itu, KPK menyita sejumlah barang bukti, termasuk uang tunai dan bukti elektronik. Fakta Gus Halim adalah kakak dari Muhaimin Iskandar (Cak Imin), ketua umum PKB memunculkan prasangka bahwa penggeledahan ini tak bisa dipisahkan dari nuansa politik.
Menanggapi ini, Ketua DPP PKB Syaiful Huda hanya bisa pasrah. Ia menjelaskan PKB tetap mendukung penegakan hukum serta pemberantasan korupsi. Namun, ia berharap penggeledahan rumah Gus Halim dilakukan murni sebagai upaya penegakan hukum. “Kita semangatnya ini murni penegakan hukum, tidak ada tendensi di luar penegakan hukum,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (11/9/2024).
Menariknya, sehari setelah penggeledahan, Sekjen PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dilantik sebagai Menteri Sosial menggantikan Tri Rismaharini, yang mundur untuk mengikuti Pilkada Jatim. Dengan posisi barunya, Gus Ipul tampak membawa harapan baru bagi PBNU untuk kembali menegaskan pengaruhnya di pemerintahan.
Sontak pelantikan ini menimbulkan tanya, ada anggapan ini bagian dari kompensasi atau langkah strategis untuk merapatkan PBNU dengan Prabowo. Ada juga yang menduga ini bagian dari skenario pemerintah sedang mengelola rivalitas di antara dua kubu.
Syaiful Huda berusaha meredam ketegangan. Ia tetap menghormati keputusan presiden sebagai bagian dari proses demokrasi yang sah seraya menekankan pengangkatan Gus Ipul sebagai menteri sepenuhnya merupakan kewenangan prerogatif Presiden, tanpa terpengaruh sisa masa kerja yang hanya 39 hari. Baginya, prerogatif presiden tidak terikat oleh waktu.
“Kewenangan prerogatif itu tidak bisa dibatasi, tinggal sehari pun itu kewenangan prerogatif presiden. Terkait dengan pengangkatan Gus Ipul sebagai menteri ya itu kan urusannya presiden dan sekali lagi enggak ada kaitannya dengan ger-ger-an PBNU dengan PKB,” ucapnya.
Terbaru, PKB telah mengirimkan surat ke KPU untuk melakukan pergantian nama Anggota DPR RI terpilih Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sekaligus Sekretaris Pribadi (Sespri) Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf, Achmad Ghufron Sirodj dengan caleg terpilih lainnya.
“Saya juga dapat kabar dari media bahwa PKB telah menyurati Komisi Pemilihan Umum untuk mengganti nama saya. Namun demikian, sampai detik ini, saya belum menerima surat resmi dari partai terkait pemberhentian,” kata dia dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis (12/9/2024).
Ghufron mengaku sudah mendatangi kantor Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKB pada Kamis (12/9/2024) pagi untuk mengklarifikasi kabar pergantian anggota dewan maupun pemberhentian sebagai kader partai. Sayangnya, tidak ada satu pun pengurus DPP PKB yang dapat ditemui oleh dirinya.
Selain Achmad Ghufron Sirodj, anggota DPR terpilih PKB daerah pemilihan Jatim II, Irsyad Yusuf, mempertanyakan statusnya usai terdapat kabar pergantian sebagai anggota dewan periode 2024-2029. Dia menduga pergantian anggota dewan dan pemberhentian sebagai kader partai berkaitan dengan dinamika yang terjadi antara PKB dengan PBNU. Terlebih, dia merupakan adik kandung dari Gus Ipul. “Dalam pemahaman kami, pada pemilu kita yang menganut sistem proporsional terbuka, suara rakyat harus dihormati,” katanya.
Deretan peristiwa ini menunjukkan hubungan NU dan PKB kini berada di persimpangan jalan. Konflik ini tak lagi sekadar perebutan pengaruh, tetapi menjadi pertarungan untuk menentukan arah masa depan kedua organisasi tersebut. Dalam jangka panjang, perpecahan ini bisa berdampak pada peta politik nasional, terutama dalam melihat arah koalisi yang akan terbentuk setelah Pemilu 2024.