Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah menyoroti kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang gencar membagian bansos ke daerah-daerah. Politisi PDIP itu menyebut, momen pembagian yang dilakukan jelang Pilpres 2024 itu, lebih kental akan konflik kepentingan mengingat putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka turut berkontestasi di dalamnya.
“Saya khawatir dengan kebijakan bansos yang lebih kental aspek politiknya ketimbang aspek teknokrasinya, program bansos menjadi tidak tepat sasaran,” kata Said dalam keterangannya, Jakarta, Selasa (30/1/2024).
Said menyebut, hampir enam bulan terakhir publik dibuat heboh dengan masalah bansos. Apalagi melihat Jokowi lebih memanfaatkan bansos sebagai jembatan untuk mendulang suara bagi anaknya.
“Sesungguhnya sudah menjadi kontroversi,” ungkapnya.
Di samping itu, Said juga menegaskan bahwa bansos adalah salah satu cara untuk menanggulangi kemiskinan ekstrim. Karena kelompok miskin ekstrim, adalah warga kita yang tidak memiliki sumber daya apapun dan secara fisik sudah tidak produktif seperti rumah tangga lanjut usia tanpa keluarga.
“Oleh sebab itu peran bansos secara kebijakan diperlukan untuk rakyat. Bansos akan efektif menolong rumah tangga miskin secara tepat waktu dan sasaran,” jelasnya.
Sementara menurut Said, tindakan yang dilakukan oleh Jokowi dalam mempolitisasi bansos, dikhawatirkan bakal menghambat penghapusan kemiskinan ekstrim pada tahun 2024.
“Sebaiknya penyaluran bansos pada tiga bulan pertama pada rentang Januari (sampai) Maret 2024 di salurkan minggu ketiga Februari atau awal Maret 2024,” kata Said.