News

Pembangunan IKN Baiknya Dimulai dari Membangun Pangkalan Militer, Bukan Gedung

Mardigu Wowiek soroti rencana pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) yang bakal dimulai besar-besaran pada Januari 2023 mendatang. Dia mengingatkan pemerintah untuk lebih dulu membangun pangkalan militer.

Alasannya, pembangunan IKN di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur akan rentan mengalami serangan dari Malaysia. Karena disana terdapat pangkalan militer terbesar milik Malaysia.

“Karena bagi orang seperti saya atau kaum new mind ini yang sangat percaya pada kedaulatan sebuah bangsa, Penajam itu sangat lemah sekali jika ada serangan dari negara lain. Karena sisi utara ada Malaysia, Serawak. Dimana pangkalan militer Malaysia terbesar adalah di Utara Kalimantan, di Serawak,” terang Mardigu dikutip dari laman twitternya @mardigu024 pada Kamis (3/11/2022).

Dia menyebut bahwa dengan kerentanan tersebut, IKN dapat rata dengan tanah hanya dalam waktu kurang dari setengah jam saja. Sehingga menurutnya, untuk membangun IKN bukan justru membangun gedung terlebih dahulu karena faktor risiko tersebut.

Dia menegaskan, hal pertama yang harus dibangun jika IKN di Penajam adalah membangun pangkalan militer, baik angkatan laut, udara, hingga darat. “Jadi saya pikir membangun Penajam, membangun ibu kota nomor satu adalah harusnya membangun pangkalan militer terlebih dahulu. Pangkalan angkatan lautnya digeser dulu, pangkalan angkatan udara digeser dulu, kemudian darat dan kepolisian harus dipersiapkan dulu, infrastrukturnya dipersiapkan dulu, baru ibu kotanya,” jelas Mardigu.

Diketahui, pembangunan fisik besar-besaran di IKN akan dimulai pada Januari 2023. Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono menjelaskan bahwa saat ini di lapangan sudah ada akses jalan logistic, air baku dan land consolidation. Selain itu, pemerintah juga sudah membuat kavling-kavling di IKN.

Bambang juga mengungkapkan, pemerintah juga telah mulai menyusun rencana pengembangan infrastruktur hunian bagi penududuk IKN. Nantinya , infrastruktur hunian tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi aparatur sipil negara (ASN) atau TNI-Polri, tetapi juga bagi elemen masyarakat lainnya.

“Tahun depan Januari 2023 (pembangunan fisik secara besar-besaran). Tadi mungkin Pak Menteri PU yang bisa jawab. Tapi kontrak insya Allah semuanya di Kementerian PU ditandatangani di akhir tahun. Jadi tahun depan nanti akan mulai,” ujar Bambang di Kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu (2/11/2022).

Beri Komentar (menggunakan Facebook)

Back to top button