Terkait rencana pembatasan BBM bersubsidi yakni Pertalite dan Solar pada 17 Agustus 2024, Menko Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut B Pandjaitan dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto beda suara.
Menurut Luhut, pembatasan BBM bersubsidi resmi diberlakukan pada 17 Agustus 2024. Alasannya, penikmat BBM bersubsidi baik Pertalite dan Solar, banyak yang salah sasaran. Selain itu, pembatasan bertujuan untuk menghemat anggaran subsidi BBM yang sudah berdarah-darah.
“Pemberian subsidi yang tidak tepat (sasaran), itu sekarang Pertamina sudah menyiapkan. Kita berharap 17 Agustus ini, sudah bisa mulai. Di mana, orang yang tidak berhak dapat subsidi itu, akan bisa kita kurangi. Kita hitung di situ,” tulis Luhut di Instagram pribadinya, @luhut.pandjaitan, Selasa (9/7/2024).
Namun berbeda dengan pernyataan Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto. Padahal, keduanya sama-sama pembantu Presiden Jokowi.
Selain itu, baik Luhut maupun Airlangga adalah petinggi Partai Golkar. Di mana, Luhut menjawat Ketua Dewan Penasehat Partai Golkar. Sedangkan Airlangga adalah Ketua Umum Partai Golkar.
Kembali menyoal pembatasan BBM bersubsidi pada 17 Agustus, Airlangga membantah Luhut. Belum ada keputusan pembatasan BBM subsidi pada 17 Agustus 2024. Yang benar, kadar sulfur dalam BBM harus diturunkan demi menjaga kualitas udara Indonesia.
“Tidak ada pembatasan, yang dibahas kemarin adalah penurunan kadar sulfur dalam BBM. Tentu kita harus melihat udara Jakarta, air qualitynya ini mengkhawatirkan bagi kesehatan. Tentu langkah-langkah ini akan disiapkan pemerintah,” tegas Airlangga di kantornya, Jakarta, Kamis (11/7/2024).
Bahkan, dua kali Airlangga membantah pernyataan Luhut itu. Revisi revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM, masih dalam pembahasan.
“Jadi terkait PP 191 ini dalam pembahasan. Masih dalam pembahasan, bukan pembatasan,” tegasnya.
Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda sudah meramalkan bahwa harga BBM bersubsidi bakal naik pada Juli ini. Alasannya, nilai tukar (kurs) rupiah sudah melebihi asumsi makroekonomi APBN 2024 senilai Rp15.000/US$. Saat ini, kurs rupiah sudah di atas Rp16.000/US$.
Sedangkan harga rata-rata minyak mentah WTI berjangka menyundul 0,85 persen ke level US$82.1 per barel. Begitu juga dengan harga minyak mentah Brent naik 0,50 persen ke level US$85,08 per barel. Masih setara dengan asumsi minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) dalam APBN 2024 senilai US$82 per barel.
“Jika pelemahan rupiah terhadap dolar AS berkepanjangan berpotensi kepada bengkaknya anggaran subsidi BBM. Potensi harga BBM bersubsidi naik semakin terbuka,” kata dia.
Jika harga BBM subsidi tidak naik, kata dia, beban APBN untuk menyangga subsidi BBM, semakin berat. “Jadi, tarik-tarikan saja. Mau pemerintahan Prabowo atau Jokowi yang menaikkan? Dulu SBY enggak mau menaikkan (BBM bersubsidi), akhirnya Jokowi yang menaikkan,” ujar Nailul.