Pengamat sekaligus Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute Prianto Budi Saptono menilai pembentukan Badan Penerimaan Negara cukup rasional dilakukan oleh pemerintahan mendatang.
“Pilihan membentuk SARA (Semi-Autonomous Revenue Agency) berupa BPN (Badan Penerimaan Negara) atau Kementerian Penerimaan Negara, didasarkan pada pilihan yang paling rasional menurut pembuat kebijakan,” tutur Prianto kepada Inilah.com saat dihubungi di Jakarta, dikutip Minggu (29/9/2024).
Ia menyatakan institusi yang fokus pada penerimaan negara ini, sebenarnya sudah menjadi salah satu janji Prabowo pada saat pilpres.
“Jadi ketika Prabowo memenangkan pilpres, janji tersebut harus ditunaikan. Pada saat kampanye pilpres, bentuk institusinya berupa BPN. Secara konseptual, nama BPN tersebut identik dengan SARA,” ujar dia.
Adapun contoh konkret dari pengaplikasiannya di negara lain, tutur dia, seperti Internal Revenue Service (IRS) di Amerika Serikat, Inland Revenue Authority of Singapore (IRAS) di Singapura, Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) di Malaysia, dan Australian Tax Office (ATO) di Australia.
Namun, ia mengingatkan secara empirik di banyak negara, tidak ada jaminan ketika SARA dibentuk di suatu negara, penerimaan pajak akan meningkat.
“Paling tidak, terobosan tersebut menjadi opsi yang dipilih, karena sebelumnya rencana pembentukan SARA tersebut tidak jadi di 2016,” tutur dia.
Sebelumnya, Presiden Terpilih, Prabowo Subianto, bakal membentuk Badan Penerimaan Negara (BPN) pada Januari 2025. Ia bakal memisahkan Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak.
Prabowo bakal merombak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara besar-besaran.
Juru Bicara Koalisi Indonesia Maju (KIM), Cheryl Tanzil, mengatakan, Prabowo sejak awal telah berkomitmen memisahkan Badan Penerimaan dan Kementerian Keuangan. Pasalnya, tanpa pemisahan tak mungkin berjalan maksimal. “Indonesia sekarang tax ratio paling rendah se-ASEAN,” tutur Cheryl.
Secara terpisah, Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, tak menjawab dengan gamblang ihwal rencana Prabowo membentuk Badan Penerimaan Negara. Pasalnya, kata dia, penyusunan kabinet Prabowo-Gibran masih dinamika.
“Bisa ada, bisa enggak. Itu tergantung nanti finalisasi yang kemudian difinalkan sebelum pelantikan presiden terpilih,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/9/2024).