Pemanggilan Gubernur Anies Baswedan oleh KPK Rabu (7/9/2022) besok, harus menjadi ajang klarifikasi dan kesempatan bagi Anies untuk menjelaskan seterang terangnya, bahwa ajang Formula E adalah kegiatan yang layak dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Jadi itu bagus. KPK memberikan kesempatan kepada Anies untuk memberikan klarifikasi besok. Dan itu baik bagi Anies karena sekaligus dapat menjelaskan kepada masyarakat duduk soal yang sebenarnya,” kata politisi Partai Nasdem Bestari Barus, Selasa (6/9/2022)
Di mata Bestari, ajang formula E sudah membawa nama Indonesia dan Jakarta ke tingkat dunia. Hasilnya pun diakui sebagai salah satu yang terbaik dari ajang yang pernah digelar sebelumnya. “Kalaupun besok Gubernur Anies harus dimintakan klarifikasi oleh KPK, saya yakin tujuannya adalah untuk memberikan keterangan yang sejelas jelasnya kepada publik bahwa Formula E adalah kegiatan yang betul betul layak dan dapat dipertanggung jawabkan,” kata Bestari pula.
Soal dugaan bahwa pemanggilan Anies sarat dengan kepentingan politik, Bestari menilai, semua kembali kepada persepsi dan sudut pandang masing masing orang.
“Tetapi saya yakin KPK itu ada bukan untuk menjadi lembaga yang menerima pesan kiri kanan. Tetapi lembaga yang betul betul mengedepankan keadilan, kemudian transparansi dan akuntabel. Jadi bukan untuk memenuhi kebutuhan pihak tententu. Saya tidak yakin KPK seperti itu. Mudah mudahan ini menjadi klarifikasi akhir dari pelaksanaan Formula E yang sukses itu,” jelas Bestari.
Menurut Bestari, ajang Formula E tidak boleh berhenti hanya sekali. Ini harus berlanjut dan terus membuat Jakarta menjadi sejajar dengan kota kota megapolitan lain di dunia. “Kalau soal harga tinggal dipanggil saja pihak Formula E-nya. Kan masing masing kota biayanya berbeda. Semoga KPK bekerja secara profesional,” kata Bestari.
Sebelumnya pegiat dakwah dan sosial Tarmidzi Yusuf menilai, ada konspirasi yang menggunakan KPK di balik pemanggilan Anies. “Mereka khawatir nama Anies Baswedan makin berkibar di hati rakyat Indonesia. Laju popularitas dan elektabilitas Anies Baswedan harus diganggu,” kata Tarmidzi.
Menurut Tarmidzi, Anies akan dibidik soal pembayaran komitmen fee Formula E sebesar Rp 560 Miliar oleh Pemprov DKI Jakarta kepada Formula E Operation (FEO) Ltd selaku promotor Formula E. Uang komitmen tersebut diperuntukkan untuk tiga musim penyelenggaraan Formula E Jakarta pada 2022-2024.
Padahal, kata Tarmidzi, BPK telah menyatakan penyelenggaraan balap mobil listrik Formula E Jakarta layak untuk dilaksanakan. Hal tersebut tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemda DKI Jakarta Tahun 2021 yang ditandatangani Kepala BPK Perwakilan DKI Jakarta, Dede Sukarjo.
Dia menuding KPK tebang pilih. KPK terkesan diskriminatif dan bermain politik praktis dengan memeriksa Anies. Anies di-framing sedemikian rupa oleh partai tertentu bekerjasama dengan jaringan oligarki di KPK. Anies dibuat seolah-olah terlibat dalam kasus dugaan korupsi Formula E.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)