Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf mengaku pihaknya masih menunggu laporan dari pemerintah terkait skema pendanaan gelaran Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada di 24 wilayah. Seharusnya, laporan tersebut diterima parlemen pada Jumat (7/3/2025).
Namun, karena tidak ada Raker pada hari tersebut, maka laporan akan disampaikan pada hari Senin (10/3/2025). “Dan harusnya hari Jumat (kemarin) ini sudah siap mereka, tetapi karena hari Jumat kita tidak ada raker, jadi hari Senin. Tapi saya dapat informasi, pemerintah sudah siap,” ujar Dede dalam keterangannya, dikutip Sabtu (8/3/2025).
Adapun kebutuhan pendanaan untuk 24 daerah yang melaksanakan PSU diperkirakan mencapai Rp750 miliar, di luar biaya pengamanan. Jika ditambah dengan biaya pengamanan, total anggaran bisa mencapai Rp900 miliar hingga Rp1 triliun.
Dari 24 daerah yang menggelar PSU, terdapat 16 daerah yang tidak sanggup membiayai PSU di wikayahnya sendiri. Hingga saat ini, laporan dari pemerintah provinsi terkait kesiapan pendanaan juga masih belum diterima.
“Nah, skemanya besok hari Senin akan dilaporkan kepada Komisi II. Banyak faktor kenapa tidak bisa membiayai, salah satunya mungkin habis-habisan waktu Pilkada kemarin, jadi tidak mempersiapkan untuk adanya PSU,” jelas Dede.
Legislator fraksi Demokrat itu juga menyatakan untuk pelaksanaan PSU di Jawa Barat sendiri menurutnya aman.
“Pemerintah Jawa Barat terdapat satu daerah yang PSU, kebutuhannya hanya 60 miliar, pemerintah provinsi menyiapkan 30 miliar, dan dari KPU punya SILPA, itu dipakai 30 miliar. Jadi Jawa Barat sebetulnya dalam konteks ini aman,” ujarnya.