Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno menekankan perlunya dukungan berbagai pihak untuk memperbaiki kualitas, kelayakan, dan memperbanyak transportasi publik di Jabodetabek. Hal ini ia sampaikan merespons wacana pemerintah untuk menerapkan tarif KRL Jabodetabek yang disesuaikan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada 2025.
“Selama tiga tahun terakhir Jakarta, Tangerang Selatan dan kota-kota sekitarnya selalu masuk dalam kota dengan polusi tertinggi di dunia. Salah satu cara terbaik mengurangi polusi adalah memperbanyak transportasi publik dan memperbanyak jumlahnya agar mudah diakses masyarakat,” tutur Eddy dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin (1/9/2024).
Di saat yang bersamaan, sambung politikus PAN itu, perlu dilakukan pembatasan kendaraan bermotor berbahan bakar fosil.
Oleh karena itu, menurut Eddy, sebagai upaya mengurangi polusi secara signifikan, maka seharusnya transportasi publik yang layak, berkualitas, dan mudah diakses mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah.
“Sebaiknya kebijakan mengubah skema subsidi bagi pengguna KRL ditinjau lagi. Demi keberlanjutan lingkungan dan udara yang bersih, justru sebaiknya masyarakat diajak untuk menggunakan transportasi publik dengan harga terjangkau,” tegasnya.
Artinya, tambah Eddy, memberikan insentif agar masyarakat memilih menggunakan transportasi publik daripada menggunakan kendaraan pribadi.
Dia kembali menekankan betapa pentingnya kementerian dan lembaga terkait memperhatikan aspirasi masyarakat khususnya pengguna transportasi publik.
“Jika transportasi publik menjadi lebih mahal dan pengguna beralih ke kendaraan pribadi maka polusi udara akan semakin meningkat dan berdampak pada berbagai sektor,” ujar Eddy.
Padahal, kata dia, salah satu pertanda kota-kota besar di negara maju memiliki moda transportasi publik yang layak, berkualitas, dan terjangkau.
“Saya yakin komitmen kita pada keberlanjutan lingkungan bisa membuat udara Jakarta dan sekitarnya menjadi lebih bersih,” ujarnya.