Pemerintah Gelontorkan Dana Setengah Triliun Rupiah untuk Persiapan KTT G20 Bali

Fadly Zikry25 Januari 2022

4 baca dalam satu menit

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Basuki Hadimuljono mengalokasikan dana Rp505,9 miliar untuk Persiapan Presidensi Indonesia dalam KTT G20 di Bali 2022.

“Persiapan Presidensi Indonesia dalam KTT G20 di Bali sebesar Rp505,9 miliar,” kata Basuki dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Selasa (25/1/2022).

Basuki menuturkan, persiapan tersebut meliputi Penataan Kawasan Mangrove Tahura Ngurah Rai. Di mana Indonesia akan menunjukkan ekonomi hijau atau green economy kepada semua kepala negara peserta KTT G20.

Kemudian perbaikan dan preservasi Jalan dan Jembatan Simpang Pesanggaran-Nusa Dua dan Jimbaran-Uluwatu. Penataan Lanskap bundaran, pedestrian, dan median ruas jalan Bandara Ngurah Rai–Venue. Serta peningkatan jalan Simpang Siligita–Kempinski.

“Ini merupakan jalur-jalur yang akan dilalui oleh para kepala negara peserta KTT G20. Mengingat kendaraan para kepala negara merupakan kendaraan anti peluru dengan bobot yang berat. Sehingga kita cek semua jembatan yang akan dilalui oleh rombongan 39 kepala negara peserta KTT G20,” ujar Basuki.

ASEAN Summit 2023

Selain mendapatkan tugas terkait Persiapan Presidensi Indonesia dalam KTT G20 di Bali, Kementerian PUPR juga bertugas melakukan persiapan ASEAN Summit 2023 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Basuki mengatakan Persiapan ASEAN Summit 2023, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp525,8 miliar.

Persiapan tersebut meliputi peningkatan, pelebaran, pembangunan jalan dan jembatan Labuan Bajo – Simpang Nalis – Simpang Kenari, Sipang Kenari – Tanamori. Kementerian PUPR juga akan melakukan peningkatan Fasilitas Pendukung Pariwisata Loh Buaya di Pulau Rinca.

Persiapan Presidensi Indonesia di KTT G20 Bali dan Persiapan ASEAN Summit 2023 di NTT membutuhkan anggaran sebesar Rp2,7 triliun. Anggaran itu untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur.

Hal tersebut tertuang dalam Perpres No. 116 Tahun 2021 tentang Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur untuk Mendukung Penyelenggaraan Acara Internasional di Provinsi Bali, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi NTB, dan Provinsi NTT.