Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengkhawatirkan efek domino dari kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah. Dia menilai bahwa akan ada banyak dampak, seperti berhentinya kegiatan sektor konstruksi.
“Berarti ada sekian banyak orang tidak kerja, orang yang tidak kerja pasti menciptakan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi melambat, produktivitas jadi rendah, jadi efek kemana-mana,” tutur Lasarus di Jakarta, Selasa (11/2/2025).
Namun, dia menegaskan bahwa Komisi V DPR RI yang membidangi sektor infrastruktur dan pembangunan itu dalam posisi taat asas atau mengikuti mekanisme bernegara, dengan mematuhi Instruksi Presiden (Inpres) terkait efisiensi anggaran yang dikeluarkan Presiden Prabowo Subianto.
“Efisiensi dengan anggaran kurang lebih Rp300 triliun masih ada di posisi pemerintah, karena tidak mungkin itu disimpan tidak dipakai. Hanya mungkin pemerintah saat ini sedang mencari posisi mana yang perlu diefisiensi mana yang tidak perlu diefisiensi,” ucap dia.
pemerintah masih punya cukup waktu untuk merombak sektor-sektor yang anggarannya dipangkas, agar tidak mengganggu sektor-sektor penting yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Kita belum terlambat, kalau bicara waktu kita masih punya cukup waktu lah, ini baru Februari, kalau minggu depan dikirim ke kami, kami percaya paling lama 2 minggu selesai dibahas,” tutur dia.
Diketahui, Presiden Prabowo mengeluarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang menginstruksikan pemangkasan anggaran pemerintah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 sebesar Rp 306,69 triliun.
Dengan rincian, anggaran kementerian/lembaga (K/L) diminta untuk efisiensi sebesar Rp 256,1 triliun, sedangkan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 50,59 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga menjelaskan bahwa inisiatif efisiensi anggaran ini bertujuan agar kas negara dapat digunakan untuk program-program yang lebih berdampak langsung kepada masyarakat, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), swasembada pangan dan energi, serta perbaikan sektor kesehatan.
Dugaan Mendiskreditkan Prabowo
Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) terjadi di sejumlah lembaga negara, salah satunya Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (RRI), alasannya efisiensi anggaran. Kondisi ini menarik perhatian Partai Gerindra.
Melalui akun Instagram resmi, admin Gerindra menegaskan efisiensi anggaran diharapkan diimplementasikan dengan baik dan benar, bukan jadi ajang PHK ugal-ugalan. Diduga ada pihak yang sengaja ingin menjelekan nama Presiden Prabowo Subianto.
“Ada upaya dari oknum-oknum tertentu untuk mendiskreditkan program-program unggulan pemerintah dengan menyalahartikan efisiensi anggaran dengan cara PHK,” tulisnya, dikutip Selasa (11/2/2025).
Sebelumnya, RRI disebut-sebut melakukan perampingan karyawan akibat terdampak kebijakan pemangkasan anggaran dari Presiden Prabowo Subianto. Jurnalis dan penyiar yang berstatus kontributor akhirnya buka suara terkait PHK yang mereka alami.
Salah satunya adalah pemilik akun Instagram @aiinizzaa yang membagikan curhatannya terkait PHK RRI dan viral di media sosial. Penyiar RRI Pro 2 Ternate yang sudah 11 tahun mengabdi ini menyebut ada ratusan pegawai terkena PHK imbas efisiensi anggaran.
“Bapak (Prabowo), kita tahu bahwa efisiensi anggaran yang bapak lakukan saat ini untuk menunjang agar program-program bapak bisa berjalan dengan baik, seperti makan gratis untuk anak-anak,” kata @aiinizza dengan suara sangat sendu dalam rekaman yang akhirnya viral di Instagram dan TikTok.
“Tapi sudahkah bapak berpikir bahwa ketika pagi hari bapak berhasil memberikan makan gratis dan bergizi untuk anak-anak, tapi ketika mereka pulang ke rumah, mereka mendapati orang tua mereka tidak bisa memberikan makan siang dan makan malam yang layak, karena ternyata orang tua mereka harus di-PHK dan dirumahkan karena efisiensi yang bapak lakukan,” ucap dia lagi.
“Lalu menurut Bapak, di mana letak yang Bapak bilang bahwa Bapak mencintai rakyat Bapak?” lanjutnya dengan suara yang semakin parau.
Merespons curhatan tersebut, akun resmi Partai Gerindra turut menanggapi unggahan tersebut di kolom komentar. Dia pun menjelaskan tiga alasan utama dari efisiensi anggaran.
“Harusnya tidak begini buntut dari efisiensi anggaran. Arahan Presiden untuk pengelolaan fiskal mencakup, identifikasi dan penghentian belanja pemerintah tidak esensial, tidak berdampak dan bocor. Lalu, pemusatan kapasitas fiskal pemerintah untuk belanja prioritas. Terakhir, pengelolaan fiskal yang adaptif terhadap situasi global dan nasional. Ini gap sangat besar antara arahan Presiden dan pelaksanaan ,” tulis Gerindra.
Usai viral, penyiar tersebut menghapus unggahannya. Dia beralasan unggahan itu dihapus karena merasa tujuannya mengunggah sudah tercapai. Seraya juga dipastikan bahwa dirinya tak mendapat tekanan untuk menghapus unggahan tersebut. “Ini cukup bagi saya. Selebihnya giliran banyakanya doa teman-teman yang bertarung di sela-sela waktu,” tulis dia dalam unggahan IG Story @aiinizzaa.