News

Pemerintah India Blokir Film Dokumenter BBC, Imam Shamsi Ali Protes

Imam Besar di Islamic Center of New York, Muhammad Shamsi Ali mengungkapkan pemerintah India telah memberi perintah ke Twitter untuk memblokir segala cuitan yang terkait dengan film dokumenter BBC, berisikan dokumentasi kekerasan terhadap masyarakat muslim di India.

Ali pun protes dan menyebut langkah tersebut sebagai upaya menghapus bukti otentik soal keterlibatan Perdana Menteri Narendra Modi terhadap tindak pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) atas umat Islam di Gujarat tahun 2002 silam. “Orang-orang Hindu India berusaha menghapus film dokumenter ini dari semua platform di Internet,” seperti dikutip melalui akun twitternya, @ShamsiAli2, Senin (23/1/2023).

Penasihat pemerintah India, Kanchan Gupta membenarkan bahwa pemerintah telah membuat perintah kepada Twitter untuk memblokir lebih dari 50 cuitan yang membagikan video tersebut dan YouTube telah diperintahkan untuk memblokir video tersebut.

Sementara itu, juru bicara resmi Kementerian Luar Negeri India, Arindam Bagchi mengatakan film dokumenter yang dipublikasi oleh BBC adalah karya propaganda dengan tujuan mendorong narasi yang didiskreditkan.

“Hal itu membuat kami bertanya-tanya mengenai tujuan dan agenda dibaliknya. Ini adalah karya propaganda yang dirancang untuk mendorong narasi tertentu yang didiskreditkan. Bias, kurang objektif dan pola pikir kolonial yang terus berlanjut,” kata Bagchi.

Diketahui, Modi merupakan menteri utama negara bagian barat Gujarat ketika wilayah tersebut dilanda kerusuhan komunal yang menewaskan lebih dari 1.000 orang, dimana kebanyakan mereka adalah muslim.

Setelahnya, kekerasan merebak setelah kereta yang membawa peziarah Hindu terbakar dan menewaskan 59 orang. Aktivis HAM memperkirakan setidaknya terdapat dua kali lipat jumlah korban yang sebenarnya.

Modi membantah tudingan gagal menghentikan kerusuhan. Lalu Mahkamah Agung membentuk sebuah tim investigasi khusus untuk menyelidiki peran Modi dan lainnya dalam kekerasan tersebut. Namun sayangnya mereka tidak menemukan bukti untuk menuntut menteri utama itu dalam lapisan setebal 541 halaman pada tahun 2012.

Beri Komentar (menggunakan Facebook)

Back to top button