Pemerintah disarankan menerapkan tiga skema setelah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax. Hal ini perlu sebagai upaya pengendalian dampak kenaikan BBM tersebut
“Karena kondisi ekonomi yang belum stabil memicu perilaku konsumen BBM berpindah dari Pertamax ke Pertalite (BBM subsidi),” kata Peneliti kebijakan publik dari Institute for Development of Policy and Local Partnership (IDP-LP), Riko Noviantoro, Sabtu (2/4/2022).
Dia menjelaskan, skema pertama menyangkut mencegah kebocoran BBM dan subsidinya. Hal ini krusial guna mengukur perubahan konsumsi. “Kebocoran BBM yang dimaksudkan adalah peluang upaya sejumlah pelaku untuk menimbun atau menjual BBM ke luar negeri. Sehingga terjadi kelangkaan di dalam negeri,” terang Riko.
Terkait hal itu, Riko mengharapkan, pemerintah mengawasi ketat serta melibatkan TNI dan Polri. Sebab, BBM bagian dari kebutuhan masyarakat.
Kedua, kata Riko melanjutkan, pemerintah perlu mengajak pengguna mobil kelas menengah tidak mengonsumsi Pertalite. Artinya, mereka tetap mengonsumsi Pertamax sambil mendorong perilaku hemat BBM.
“Langkah ketiga adalah menyiapkan jaringan pengaman sosial. Karena kenaikan BBM nonsubsidi tetap berdampak secara ekonomi,” paparnya.
Riko menegaskan, kenaikan BBM nonsubsidi seperti Pertamax tetap memiliki dampak ekonomi makro. Sehingga, masyarakat kelas bawah merasakan dampaknya.
Apalagi, imbuh Riko, kenaikan BBM nonsubsidi itu terjadi jelang bulan Ramadan. Selain itu, kenaikan harga BBM nonsubsidi itu juga terjadi bersamaan dengan lonjakan harga sejumlah sektor lainnya. Sehingga semakin mempersulit masyarakat.
“Saya berharap pemerintah lebih bijak dan berperilaku sederhana,” ujar Riko.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)