Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat menerbitkan surat edaran berisi imbauan agar pelajar SMA dan SMK di Kota Depok dan Kota Bogor tidak ikut unjuk rasa.
Imbauan itu menyusul sebanyak 1.000 mahasiswa dari BEM-SI, Aliansi Perguruan Tinggi Muhammadiyah se-Indonesia, Aliansi Mahasiswa Jurusan dan Aliansi Mahasiswa Fakultas yang akan berdemonstrasi di Istana Negara pada 11 April 2022.
Aksi itu untuk menolak perpanjangan jabatan Presiden Jokowi menjadi 3 periode dan penundaan Pemilu 2024.
Imbauan dari Disdik itu tertuang dalam surat imbauan bertanggal 7 April 2022 dan berkategori penting. Surat tersebut ditujukan kepada Pengawas SMA dan SMK, serta kepala SMA dan SMK negeri di Kota Depok dan Kota Bogor.
Dari selebaran surat yang awak media peroleh, ada enam poin dalam surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat bernama Irman Khaeruman tandatangani tersebut.
Pertama, pengawas dan kepala sekolah mesti memastikan peserta didik di masing-masing satuan pendidikan tidak terlibat dalam aksi demonstrasi/unjuk rasa dalam bentuk apapun.
Kedua, menugaskan waka kesiswaan untuk mempersiapkan langkah antisipasi keterlibatan peserta didik dalam aksi demonstrasi dengan melakukan koordinasi bersama Satgas Pelajar maupun pihak kepolisian.
Ketiga, Satuan Pendidikan bersama Satgas Pelajar segera mengkondisikan dan jadwal pelaksanaan patroli keamanan di wilayahnya.
Keempat, memastikan seluruh peserta didik hadir dalam kegiatan pembelajaran, baik yang dilakukan secara luring maupun daring.
Kelima, berkomunikasi langsung dengan para orang tua/wali untuk melakukan konfirmasi apabila ada peserta didik yang tidak hadir dalam kegiatan pembelajaran karena alasan sakit/izin/alfa.
Keenam, pengawas sekolah memantau dan membantu pelaksanaan pada poin-poin sebagaimana tersebut di atas pada sekolah binaannya masing-masing. [IKH]
Beri Komentar (menggunakan Facebook)