Pemprov DKI Jakarta optimistis penerapan Electronic Road Pricing (ERP) dapat mengatasi kemacetan secara signifikan.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo menyebut pengaturan lalu lintas di Jakarta perlu segera dilakukan.
“Program ini yang dibutuhkan oleh Jakarta untuk mewujudkan Jakarta sebagai kota keberlanjutan dan bagaimana permasalahan transportasi akibat tingginya kendaraan pribadi,” katanya saat ditemui di gedung DPRD, Jakarta, Senin (16/1/2023).
Jakarta sudah punya beberapa penerapan aturan soal pengendalian kemacetan di jalanan ibu kota. Seperti Three in One (3 in 1) yang pernah diterapkan, ada juga ganjil-genap yang hingga kini masih berjalan, meski kemacetan tetap tinggi di jalan-jalan ibu kota.
“Oleh sebab itu, pengendalian lalu lintas ini yang kita harapkan adalah secara elektronik dengan prinsip pengendalian secara conjunction price,” ungkapnya.
Perbaikan transportasi publik juga terus dikebut untuk merubah kebiasaan warga bepergian dengan kendaraan pribadi.
“Tetapi juga kesadaran masyarakat yang kemudian meninggalkan kendaraan pribadinya dan beralih ke angkutan umum,” pungkasnya.
Rencananya akan ada 25 ruas jalan di Jakarta yang bakal menerapkan sistem berbayar elektronik tersebut. Sejauh ini ini belum ditentukan berapa besaran tarif jalan ERP. Namun demikian, Kepala Unit Pengelola Sistem Jalan Berbayar Elektronik Dinas Perhubungan DKI Jakarta Zulkifli beberapa waktu lalu mengungkapkan tarif tersebut berkisar Rp5.000 hingga Rp19.000.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)